Network
DESKJABAR - Pembangkit gempa besar M 5,6 yang melanda wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Senin 21 November 2022, akhirnya diketahui.
Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono dalam konferensi pers secara daring menyatakan bahwa pembangkit gempa di Cianjur, Jawa Barat merupakan patahan baru.
Menurut dia, patahan baru itu diketahui berdasarkan hasil analisis focal mechanism serta memerhatikan posisi episenter gempa utama dan gempa susulan.
"Dapat diketahui bahwa patahan pembangkit gempa bumi Cianjur merupakan patahan baru," kata Daryono, Kamis, 8 Desember 2022.
BMKG menamakan patahan baru tersebut sebagai Patahan Aktif Cugenang atau Patahan Cugenang.
Berdasarkan analisis mekanisme pergerakan patahan dan episenter gempa utama serta susulan, menurut Daryono, patahan itu mengarah ke N 347 derajat timur dan kemiringan (dip) 82,8 derajat dengan mekanisme gerak geser menganan (dextral stike-slip).
Untuk itu, BMKG merekomendasikan pemukiman di daerah seluas 8,09 kilometer persegi dengan hunian sekitar 1.800 rumah yang berada di dalam zona bahaya patahan geser Cugenang, untuk direlokasi.
Wilayah yang harus direlokasi tersebut meliputi sebagian Desa Talaga, Sarampad, Nagrak, dan Cibulakan.
Daryono menjelaskan bahwa zona bahaya merupakan zona yang rentan mengalami pergeseran atau deformasi, getaran dan kerusakan lahan, serta bangunan.
Ia pun menyatakan bahwa gempa yang melanda Kabupaten Cianjur tersebut merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal.
Ia lalu mengungkapkan hasil monitoring BMKG sejak terjadi gempa M 5,6 hingga Kamis, 8 Desember 2022, pukul 12.00 WIB.
Berdasarkan hasil monitoring, telah terjadi 402 kali gempa susulan yang makin melemah secara fluktuatif, dengan frekuensi kejadian makin jarang.
"Magnitudo terbesar 4,3 dan terkecil 1,0," ucap Daryono seperti dilansir Antara.
Pada kesempatan itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta agar zona-zona yang direkomendasikan BMKG untuk direkolasi itu sebaiknya tidak lagi ditempati atau dibangun pemukiman.
Menurut dia, meskipun zona bahaya itu harus dikosongkan dari hunian, tetapi masih bisa untuk dimanfaatkan untuk nonhunian misalnya untuk persawahan, area resapan, konservasi, atau dihutankan kembali.
"Tapi jangan dibangun rumah lagi," kata Dwikorita Karnawati menambahkan.***
