Network
DESKJABAR - Kabag Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Mardi Wibowo, lakukan kunjungan kerja dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka di Kab.bSukabumi, Kamis 4 Agustus 2022.
Menurut Mardi Kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari tugas BBPMP Jabar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbudristek, dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Jawa Barat melalui advokasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri.
“Kami diberikan amanah untuk melaksanakan audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di tiga Kabupaten di Jawa Barat, yakni Kab. Kuningan, Kab. Sukabumi, dan Kab. Pangandaran,” tutur Mardi.
Tim yang dipimpinnya ingin memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek.
Baca Juga: UPDATE Hari Ini, Tersangka KASUS SUBANG Segera Dirilis, SUNTANA: Minta Doa, Tidak Pandang Bulu
Terutama terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan, jika ada, miskonsepsi terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka, bisa segera sama-sama diluruskan.
Disampaikannya data satuan pendidikan untuk semua jenjang yang mendaftar sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka sebanyak 1.328 satuan pendidikan.
Saat ini tersisa sebanyak 263 satuan pendidikan yang belum log in pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Pemerintah didorong untuk memotivasi satuan pendidikan segera mengakses dan memanfaatkan PMM.
“Harapannya, bukan sekedar perbaikan peringkat adoption rate di PMM, melainkan sebagai ikhtiar perbaikan layanan pendidikan,” lanjutnya.
Kunjungan Kerja tim BBPMP disambut baik oleh Sekda Kab.Sukabumi, Ade Suryaman, didampingi oleh Bunda PAUD/Literasi, Hj. Yani Jatnika Marwan, Kadisdik, Mohammad Solihin dan jajaran terkait lainnya.
Ade Suryaman menyampaikan data terkait pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri yang terdiri atas jenjang PAUD sebanyak 161 satuan pendidikan.
Yang dibagi, 134 kategori Mandiri Belajar, 20 kategori Mandiri Berubah, dan 7 kategori Mandiri Berbagi.
Sedangkan untuk jenjang SD 943 satuan pendidikan yang terdiri dari 637 kategori Mandiri Belajar, 295 kategori Mandiri Berubah dan 11 Mandiri Berbagi.
Baca Juga: China Memamerkan Taringnya, Jepang Bersama Korsel Protes Dikirimi 5 Rudal Balistik, Gara-gara G7?
Terakhir jenjang SMP sebanyak 140 satuan pendidikan. Jumlahnya masing-masing 101 kategori Mandiri Belajar, 36 kategori Mandiri Berubah dan 3 kategori Mandiri Berbagi.
Dikatakan Ade pihaknya optimis Kab. Sukabumi bisa segera menyelesaikan dan memperbaiki adoption rate di PMM.
Ade menginginkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran untuk melakukan pendataan dan pemetaan satuan pendidikan yang memiliki kendala dalam melakukan log in.
Diakui Ade saat ini terdapat 105 Desa di Kabupaten Sukabumi yang masih termasuk blank spot namun sudah dirancang untuk dibangun infrastruktur secara bertahap sebagai upaya menyediakan layanan yang merata untuk semua wilayah.
“Ini penting untuk mewujudkan visi Sukabumi yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius Dan Mandiri” tegas Ade.
Kadisdik Kab. Sukabumi, M. Solihin menyampaikan bahwa Disdik sudah membentuk Tim Pokja IKM yang terdiri atas pejabat struktural di Disdik, Koordinator Pengawas, serta organisasi mitra, yang memiliki tugas untuk mendorong aktivasi akun pembelajaran.
Tugas lainnya adalah mendorong pemanfaatan PMM, serta memastikan PTK di satuan pendidikan untuk mampu mengakses dan memanfaatkan perangkat TIK.
Selain itu, tim pokja juga memiliki tugas tambahan untuk melakukan pendampingan pemanfaatan SIPlah, Rapor Pendidikan dan Platform lainnya; serta mendorong guru untuk bersama-sama dengan komunitas belajar mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
Selain komunitas, Dinas Pendidikan juga mendorong pemberdayaan guru penggerak dan organisasi mitra.
“Sebanyak 100 guru penggerak kami berdayakan sebagai pendamping bagi sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka karena guru penggerak sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang Kurikulum Merdeka,” tuturnya.
Ditambahkan oleh para Kepala Seksi dan Bidang jenjang PAUD, SD dan SMP bahwa di semua jenjang dari PAUD, SD, dan SMP sudah dilaksanakan upaya-upaya pendampingan dan advokasi.
Upaya pendampigan ini di tujuan kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM, melalui pendampingan oleh penilik dan pengawas, serta organisasi mitra.
Yang masih menjadi tantangan antara lain jumlah pendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka cukup banyak sedangkan sumberdaya manusia di disdik terbatas sehingga belum optimal dalam melakukan pendampingan.
Selain itu, kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan perangkat dan mengakses berbagai platform belum merata.
Solusi yang dilakukan antara lain dengan memberdayakan organisasi mitra dalam melakukan pendampingan pada PTK di satuan pendidikan. ***
