Network
"Iya, saya terima untuk biaya operasional pada pilkada 2018 dan Pileg 2019. Uangnya baru saya kembalikan ke negara via KPK Rp 150 juta. Sisanya nyusul," ucap dia.
Hidayat mengaku pernah ditemui salah satu pengurus partainya di Kabupaten Bogor, Ade Jaro (Ade Ruhandi, ketua Golkar Bogor) untuk tidak mengakui penerimaan uang itu.
Baca Juga: Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi, Kolaborasi Antar Institusi Perlu Ditingkatkan
"Namun saya ingin terbuka, apalagi saya berat (jika berbohong) padahal saya disumpah di atas Al Qur'an," ucap Hidayat.
Terus terangnya Hidayat tidak diikuti teman-temannya sesama anggota dewan. Al Maida Rosa Putra, disebut Jaksa Feby menerima Rp 200 juta setelah mengalihkan atau menjual jatah dana aspirasinya ke Rozaq.
Bahkan, dia disebut mengembalikan uang itu ke pimpinan partai di fraksinya. Namun, dia membantah.
"Tidak pernah terima uang dan tidak pernah mengalihkan dana aspirasi ke Pak Rozaq. Lagian mengalihkan dana aspirasi itu sebenarnya enggak bisa," ucap Al Maida.
Hal senada dikatakan Lina Ruslina Wati, anggota dewan asal Kabupaten Sukabumi. Menurutnya,sudah jadi kewajiban dia sebagai anggota dewan menyerap aspirasi pemilihnya di Sukabumi kemudian menindaklanjutinya dengan program yang dibutuhkan masyarakat.
"Rasanya tidak mungkin dana aspirasi dialihkan ke yang lain. Secara moral, tanggung jawab saya ke warga Sukabumi, maka dana aspirasinya untuk warga Sukabumi. Saya tidak pernah mengalihkan ,kadang aspirasi dari warga saya juga tidak terakomodir," ucap Lina.
Jaksa Feby kemudian menyebut bahwa Rozaq memberi Lina yang Rp 250 juta.
