Network
DESKJABAR- Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana membangun Masjid Raya Jawa Barat (Masjid Raya Jabar) senilai Rp 507 miliar.
Rencana pembangunan Masjid Raya Jabar tersebut sudah tercantum dalam LPSE Jabar (Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jawa Barat).
Dalam LPSE tersebut dicantumkan nama satuan kerja yang mengerjakan proyek tersebut Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Dalam LPSE juga disebutkan anggarannya cukup fantastis yakni mencapai RP 507 miliar atau setengah triliun lebih. Lokasi pengerjaan berada di Gedebage Kota Bandung. Inilah LINK LPSE Jabar.
Baca Juga: Sinopsis Hercai Season 3 Senin 29 Maret 2021: Jihan Menjebak Mahmud dan Azize atas kematian Harun
Baca Juga: Jadwa ANTV Hari Ini, Senin 29 Maret 2021: Radha Krisna, Gopi, Kulfi, Uttaran dan Yeh Hai Mohabbatein
Rencana pembanguan Masjid Raya Jabar tersebut mendapat sorotan dari organisasi masyarakat Manggala Garuda Putih. Pasalnya pembangunan yang menghabiskan setengah triliun lebih tersebut cukup berat karena masih dalam Pandemi Covid 19.
Seharusnya justru yang digenjot saat ini bagaimana untuk menggerakan ekonomi di Jawa Barat yang sudah setahun lesu begini.
Hal tersebut diungkapnya Biro Investasi Manggala Garuda Putih Agus Satria, menyatakan rencana pembangunan masjid tersebut memakan nilai angggaran Rp 500 miliar lebih untuk tahap ke IV melalui satuan kerja Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat.
"Saya pikir program ini hanya sebuah pencitraan seorang pimpinan pemerintahan Jawa Barat, yang lebih dikhawatirkan akan menjadi lahan bancakan korupsi baru bagi para oknum pejabat Provinsi Jawa Barat dan harus diingat dan diperhatikan, KPK pun sudah menyatakan bahwa Jawa Barat salah satu provinsi yang kasus korupsinya banyak," ujar Agus Satria saat dihubungi Senin 29 Maret 2021.
Baca Juga: Doa Niat Melaksanakan Zakat Fitrah di Bulan Ramadhan
Baca Juga: Drakor Joseon Exorcist Dibatalkan, Jang Dong Yoon Minta Maaf Karena Ikut Membintanginya
Masih menurut Agus Satria, Manggala Garuda Putih bukannya menolak pembangunan tempat ibadah, masih banyak hal yang harus dipikirkan tentang keberadaan masyarakat Jawa Barat yang masih memerlukan dukungan atau bantuan untuk kelangsungan hidupnya.
Selain itu juga pemerintah masih memberlakukan penerapan pembatasan jumlah baik ibadah, tempat hiburan, mall, rumah makan dan yang lainnya.
Manggala Garuda Putih mendesak pihak Bina Marga dan Tata Ruang serta Gubernur Ridwan Kamil untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang di maksud dan kalau bisa di tunda atau di batalkan. "Manggala Garuda Putih mendesak ULP atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bina Marga untuk membatalkan proyek tersebut," katanya.
Pemerintah harusnya lebih bijak menentukan kebijakan dan program yang lebih mengedepankan keselamatan masyarakat jangan hanya berpikir bagai mana mencari keuntungan dari program yang mengeluarkan atau memakai uang rakyat yang sifatnya tidak darurat.
Bila hal ini masih dilakukan oleh pihak pemerintah melalui satuan kerja Bna Marga dan Tata Ruang Jabar maka dalam waktu dekat, Manggala Garuda Putih akan mengajak lapisan masyarakat untuk melakukan unjukrasa.
Kami akan menuntut pihak Gubernur Ridwan Kamil memerintahkan pihak ULP pengadaan barang dan jasa untuk melakukan penundaan atau pembatalan tender atau lelang pembangunan Masjid Raya Jawa Barat yang di anggap sifat nya tidak darurat atau tidak pro rakyat yang lagi membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidup selama pandemi Covid 19.***
