Network
DESKJABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut diminta untuk memprioritaskan usulan wakil rakyat, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya yang berasal dari hasil reses.
“Kemudian hasil reses tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan saat reses bersama para kader di Kantor DPC PDI-P Garut, Jl. Merdeka, Rabu 2 Desember 2020.
Menurut Ketua DPC PDIP Garut itu, penyusunan RKPD harus secara eksplisit memasukkan hasil reses akhir tahun 2020 untuk program pembangunan tahun 2022 mendatang.
Baca Juga: Sangar Saat Menghujat di Instagram, Memohon-mohon Maaf Begitu Diciduk Polisi
Baca Juga: Setuju Kebijakan Bupati, Disdik Garut Belum Akan Melaksanakan Belajar Tatap Muka Januari 2021
"Amanat saya kepada kepala daerah (Bupati), TAPD hingga Bappeda, hasil reses harus masuk RKPD. Karena hasil reses juga merupakan aspirasi dan usulan dari rakyat atau masyarakat," ujarnya.
Menurut Yudha, hasil reses masuk RKPD itu sudah tertera dalam aturan, yakni berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 78 tentang tata cara perencanaan pembangunan.
Yudha menyebutkan, selama ini kebanyakan aspirasi yang ditampung dari masyarakat meliputi permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga air bersih. Usulan tersebut merupakan urusan wajib pemerintah daerah berkaitan pelayanan dasar dan harus menjadi bagian prioritas.
"Selama kami reses bertemu dengan masyarakat, aspirasi masyarakat itu kebanyakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pembangunan rutilahu, sarana air bersih, dan infrastruktur lainnya”, katanya.***
