DESKJABAR – Pungli di SDN Cibeuerum 1 yang melibatkan Kepala Sekolah saat proses PPDB, memporak porandakan dunia pendidikan, peristiwa itu mengundang reaksi dari sejumlah pihak termasuk Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Peristiwa pungli yang dilakukan Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1, menggemparkan dan mencoreng dunia pendidikan di Kota Bogor. Kepala Sekolah langsung dicopot dan diberhentikan dari jabatannya oleh Wali kota Bogor, Bima Arya.
Carut marutnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu lalu, kini muncul kasus dugaan pungli yang dilakukan Kepala Sekolah salah satu SDN di Kota Bogor yang menggemparkan dunia pendidikan.
Tanggapan DPRD Kota Bogor
Menanggapi peristiwa tersebut, sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P Sultani mengaku miris dan prihatin atas kejadian yang mencoreng dunia pendidikan di Kota Bogor. Sebagaimana dikutip DeskJJabar.com dari Antara.
Devi merasa Kota Bogor benar-benar tercoreng dengan kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan di kota Bogor, seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terpampang di atas banner dan dipasang di setiap sekolah hanya ‘live service’ belaka.
Di tengah sorotan banyak pihak, Kepala Sekolah SDN Cibeureum1 juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer, Reza Ernanda. Adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepala SDN Cibeureum 1, dinilai Devie sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.
“Saya menilai PPDB tahun ini merupakan yang terburuk dan slogan-slogan anti pungli hanya menjadi lip service saja,” ujar Devie.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Sujatmiko, menurut Devie harus bertanggung jawab, pasalnya Disdik berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini.
Selain kasus gratifikasi yang melibatkan Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1, terkuak pula kasus pelecehan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh seorang guru SD. Menurut Devie ini merupakan sebuah tamparan untuk Disdik Kota Bogor.
Berdasarkan informasi data yang dirilis pihak kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan bejat (asusila) itu sejak 2022, dirinya mengaku geram dan merasa prihatin kepada para korban.
Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi peserta didik, malah menjadi tempat yang menyeramkan dan menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.
“Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” tutur Devie.
Predikat kota layak anak disematkan ke kota hujan pun kini patut dipertanyakan. Apakah memang benar, kota Bogor sudah layak bagi anak. Apakah visi misi kota ramah keluarga sudah tercapai di akhir masa jabatan wali kota Bima Arya.
Baca Juga: Tebus Sembako Murah uuntuk SOlidaritas Bagi Ojol
Pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.
“Harapan kami predikat itu betul –betul dirasakan oleh warga Kota Bogor, kita sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini dengan banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak-anak,” ucap Devie.
“Kami tentu dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu kedepan, kekacauan dan porak porandanya dunia pendidikan harus ada yang bertanggung jawab,” Pungkasnya.***