DESKJABAR – Proyek kereta cepat Jakarta Bandung terus dikebut penyelesaian untuk mengejar target Juni 2023 bisa rampung dan beroperasi secara komersil pada Juli 2023.
Menhub Budi Karya dalam kunjungannya Sabtu 28 Januari 2023 ke Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung mengatakan Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesi Luhut Panjaitan, Menhub, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengwal pembangunannya.
Ternyata dalam perjalanan pembangunannya, proyek yang pada awalnya digadang-gadang tidak akan melibatkan anggaran pemerintah, sudah mendapat 2 kali gelontoran PMN atau Penyertaan Modal Negara dengan total Rp 7,3 triliun.
DPR menyesalkan penambahan PMN dan menilai penyertaan modal ke proyek KCJB tersebut dinilai sia-sia dan pemerintah sudah ingkar janji.
Baca Juga: Tol Getaci-Tol Pejagan-Tol Yogyakarta Akan Bertemu di Cilacap: INI PINTU EXIT-NYA
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sendiri menurut perhitungan, baru akan balik modal pada tahun 2061 sejak dioperasikan, atau baru balik modal selama 38 tahun.
<H2>Anggota Komisi V DPR Sesalkan Penambahan PMN</H2>
Seperti dikutip dari laman dpr.go.id, pemerintah telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 3,2 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Penyertaan ini disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN ke dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022.
Tambahan modal ini merupakan yang kedua kalinya yang digelontorkan ke proyek tersebut. Sebelumnya pada tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan PMN sebesar Rp 6,9 triliun kepada PT KAI melalui PP Nomor 119 tahun 2021 yang disahkan pada 27 Desember 2021.
Dari total PMN Rp 6,9 triliun, sebesar Rp4,1 triliun digunakan untuk proyek KCJB, dan sisanya untuk pembangunan proyek LRT Jabodetabek. Bila ditotal, hingga saat ini jumlah uang negara yang dialirkan untuk proyek KCJB sebesar Rp7,3 triliun.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyesalkan adanya tambahan PMN tersebut.
Anggota Komisi V dari PKS tersebut memaparkan bahwa total PMN Rp 7,3 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk proyek KCJB ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Adapun SAL itu berasal dari sisa anggaran kementerian yang tidak direalisasikan 100%, seperti realisasi anggaran Kementerian PUPR pada 2021 hanya sebesar 94,5% dan Kemenhub hanya merealisasikan sebesar 97,19%.
"Kami prihatin dengan pemberian PMN ini, di mana pemerintah telah ingkar janji untuk tidak menggunakan APBN dalam membiayai proyek KCJB,” ujarnya.
“Dana-dana ini seharusnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, namun tidak bisa terserap dan kemudian malah dialihkan untuk proyek yang belum jelas keuntungannya," tambah Suryadi.
<H2>Penyertaan Sia-Sia</H2>
Penggelontoran tambahan PMN ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dinilai Suryadi sebagai hal yang sia-sia.
Untuk itu, Suryadi mendorong agar pemerintah kembali menghitung manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menambal pembengkakan biaya proyek KCJB dari dana SAL.
Alasannya, menurut data Kementerian Keuangan tercatat 74,4% BUMN yang diguyur PMN justru hasil ekuitasnya di bawah biaya utang.
Ada sejumlah alasan Suryadi bahwa penambahan PMN ke proyek KCJB tersebut dinilai sia-sia.
Berdasarkan perhitungan KCIC, balik modal proyek KCJB baru akan terjadi di tahun 2061 atau 38 tahun sejak mulai beroperasi yang rencananya pada Juli 2023.
Perhitungan itu dengan asumsi harga tiket Rp 350 ribu, dan rata-rata mengangkut 30 ribu penumpang per harinya.
"Kami melihat asumsi ini super optimis, sebab diperkirakan akan sulit meraih penumpang sebanyak itu jika jaraknya pendek," ujarnya.
Alasan lainnya yang membuat proyek KCJB semakin tidak kompetitif, yaitu masih banyaknya moda transportasi alternatif lainnya yang dinilai lebih murah untuk mencapai Bandung.
Lebih-lebih, kata Suryadi, stasiun akhir KCJB juga bukan ada di pusat kota Bandung, melainkan di Stasiun Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Stasiun Padalarang (KBB). Hal itu dapat membuat masyarakat berpikir ulang untuk memilih KCJB sebagai transportasi menuju Bandung. ***