DESKJABAR- Masjid Raya Al Jabbar Bandung yang beralamat di Jalan Cimencrang No 14 Gedebage Kota Bandung masih menjadi pembicaraan, selain karena kemegahannya juga soal anggaran Rp1 Triliun dari APBD.
Publik banyak yang mempertanyakan membangun Masjid Raya Al Jabar di Cimencrang Gedebage Kota Bandung menelan biaya hingga triliunan dari APBD.
Ridwan Kamil pun merespons kritik soal Masjid Raya Al Jabbar dibangun pakai APBD yang dilontarkan oleh publik terutama netizen.
Ridwan Kamil Bangun Masjid Al Jabbar dari APBD 1 Triliun
Dalam akun twitter resmi Ridwan Kamil, Kang Emil pun berusaha untuk menjelaskan ke publik soal pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung tersebut.
Menurutnya proyek kawasan Masjid Al Jabbar Bandung bukan hanya masjid, tapi juga danau buatan pengendali banjir, masjid raya dan musium digital Rasulullah dan Islam di Nusantara dan Jabar.
"Ngukur biaya bangunan itu gimana ukuran. Al Jabbar ini untuk kapasitas 50 ribu jamaah," ujar Ridwan Kamil dalam cuitan di akun @ridwankamil.
Cuitan Ridwan Kamil tersebut mengundang kritik pedas dari netizen bahkan ada yang membandingkan sebuah masjid yang megah bisa dibangun dengan Rp300 miliar. Sedangkan Masjid Al Jabbar biayanya Rp1 triliun.
Dikolom komentar akun twitter Ridwan Kamil bertebaran ketidak setujuan duit APBD 1 triliun dipakai bangun masjid yang megah.
"Rasanya lebih mulia membangun jalan untuk usaha para petani. Lebih dari 30 tahun jalan di Desa Piangsari Ciasem Subang ini tidak layak dilintasi. 3 km jalan masih tanah campur batu warga yang mayoritas petani mengeluhkan pemerintah yang tidak berkeadilan sosial," ujar akun @ujes_raharja.
Baca Juga: Dua Kali Disaksikan SBY dan AHY, Dua Kali Pula Tim LavAni Menang di Seri 1 PLN Mobile Proliga 2023
Disebut danau pengendali banjir pun dipertanyakan karena justru selama ini Gedebage dan sekitarnya banjir terus. "Danau pengendali banjir? Gedebage dan Panyileukan yang pinggir ini masjid dari awal dibuat danunya, tetap banjir," katanya.
Sementara itu pengamat kebijakan publik Kandar Karnawan pun menyesalkan dengan menguras duit APBD untuk membangun masjid.
Menurutnya uang Rp 1 triliun itu akan lebih bermaslahat untuk lebih mementingkan transportasi publik dan juga untuk memeratakan bagi kaum miskin terutama dalam pemerataan pembangunan.
"Mesjid megah kapasitas 50 ribu orang, tapi yang sholat hanya segelintir orang. Jadi dari sisi fungsi pun sudah tidak jelas karena keberadannya jauh dari pusat perkotaan," katanya.
Paling mereka yang berkunjung saja kesana foto foto, kalau untuk beribadah layaknya sebuah mesjid fungsinya tidak maksimal.
Begitu juga soal banjir, katanya danau pengendali banjir. "Desember kemarin juga wilayah Gedebage selalu banjir, padahal danau itu kan sudah dibangun lama, tapi banjir terus. Apa benar jadi pengendali banjir? kata Kandar Karnawan.
Baca Juga: Dua Kali Disaksikan SBY dan AHY, Dua Kali Pula Tim LavAni Menang di Seri 1 PLN Mobile Proliga 2023
Kang Emil 1 Triliun untuk NU
Pernyataan Ridwan Kamil yang blunder dan mengundang polemik soal dana pembangunan Masjid Al Jabbar 1 triliun dari APBD juga terjadi pada pernyataan soal hibah dari APBD Provinsi Jabar untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut RK, NU beserta elemen nya mendapat hibah dari APBD sebesar Rp 1 triliun.
Tentu saja dana yang begitu besar itu cukup menjadi perhatian, warga NU pun yang merasa tidak dapat sebesar itu mempertanyakan dan meminta Emil untuk memberikan penjelasan secara gamblang soal dana hibah tersebut.
NU memandang perlu dijelaskan karena informasi itu disampaikan Ridwan Kamil dalam pidato resmi di acara Musyawarah Kerja wilayah PWNU Jawa Barat tahun2 022 pada 17 Desember 2022 lalu di Pondok Pesantren Al Muhajirin Kabupaten Purwakarta.
RK pun akhirnya mendatangi pengurus PWNU Jabar dan menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.
Namun hal tersebut belum dianggap selesai karena menyebut juga organisasi lain sehingga Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Jawa Barat tidak cukup hanya kepada NU saja.
Menurut Ketua FSOI Jabar Abdullah Syu'aib klarifikasi juga harus disampaikan kepada elemen lain di jabar termasuk organisasi keagamaan, organisasi kebudayaan, profesi dan kelompok masyarakat seperti disebutkan organisasi yang disebutkan mendapat hibah 1 triliun.
Pengamat dan pemerhati publik Kandar Karnawan pun meminta agar RK bersikap adil, karena beberapa organisasi tertentu banyak yang tidak diberikan dana hibah tersebut.
"1 Triliun kepada organisasi tertentu silahkan saja, tapi yang lain juga harus kebagian. Organisasi selain yang disebutkan RK juga sama punya peranan di Jawa Barat ini, kok kenapa dipilah pilah," ujarnya.
Organisasi NU memang harus karena memang dia organisasi keagamaan yang banyak umatnya, juga organisasi lain yang telah disebutkan RK, tapi seharusnya diluar itu juga harus kebagian, jangan dipilah dipilih seperti sekarang ini.***