DESKJABAR- Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) rencananya akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini Senin 29 Agustus 2022.
Kenaikan BBM tersebut sudah ramai dibicarakan sejak Menteri Kordinator Perekonomian dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.
Kenaikan BBM pun juga sudah disetujui anggota DPR RI dengan namun DPR RI berpesan untuk tidak melebihi angka Rp 10 ribu.
Baca Juga: SITU AKSAN, Danau Favorit Wisata Warga Kota Bandung Zaman Dulu yang Tinggal Nama dan Kenangan
Menanggapi adanya rencana kenaikan BBM tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebutkan kenaikan itu memang tidak dihindarkan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Namun meski begitu Kang Emil meminta agar kenaikan tidak terlalu signifikan.
"Kalau pun tidak bisa dihindari, kenaikannya tidak terlalu melonjak karena masyarakat butuh mental finansila untuk mengatur rutinitas yang tiba tiba akan diambil oleh Pos BBM ini," ujar Emil di Gedung Sate.
Ridwan Kamil menyebutkan negara Indonesia turut terdampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Salah satunya adalah stabilitas ekonomi di Indoensia sehingga Emil meminta kenaikan jangan sampai tinggi.
Pandemik COVID-19 sendiri telah mengajarkan banyak pola kehidupan baru. Kata dia, hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk menyiasati kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat.
"Belajar dari COVID-19, urusan bisa beres tanpa harus ada pergerakan. Mungkin ini juga bisa jadi gaya hidup baru," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi pekan depan.
Baca Juga: Bharada E akan Bertemu Ferdy Sambo pada Proses Rekonstruksi Besok di Duren Tiga, Jakarta Selatan
"Nanti mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin.
Luhut menjelaskan, Jokowi sudah menunjukkan indikasi untuk menaikkan harga BBM. Sebab, harga BBM tidak mungkin terus-terusan ditahan karena membebani APBN.
"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," tuturnya.***