DESKJABAR- Banjir bandang Garut yang telah membuat banyak warga di Kecamatan Sukawening Garut menderita, harus dijadikan bahan pembelajaran bagaimana melakukan upaya pengurangan resiko bencana.
Pemerintah daerah harus melakukan kajian secara menyeluruh apa penyebab utama banjir bandang Garut terjadi. Dan apa langkah antisipasi yang harus dilakukan agar banjir bandang Garut tidak terjadi lagi.
Tokoh peduli Lingkungan Jawa Barat, Asep Hidayat mengatakan pemerintah daerah harus lebih serius dalam melakukan penanganan bencana banjir bandang Garut.
Baca Juga: BWF World Tour Final 2021: 40 Wakil Yang Akan Berlaga, Siapa Lawan Wakil Indonesia?
Tidak hanya membantu warga yang terkena dampak bencana banjir bandang Garut saja, tetapi juga harus melakukan upaya penataan dalam masalah tata kelola lingkungan yang baik.
"Bencana alam di Garut itu terjadi hampir setiap tahun mestinya bencana-bencana baik banjir atau longsor dijadikan pembelajaran," katanya.
Kabupaten Garut menjadi daerah paling rawan bencana di Indonesia. Banyak potensi bencana alam terjadi di Garut.
Banjir bandang Garut yang menimpa dua kecamatan di Garut itu baru terjadi tahun ini. Sebelumnya tidak pernah ada kejadian bwnca banjir bandang yang membuat panik warga.
Banyak warga yang menduga bencana banjir bandang Garut terjadi karena kawasan hutan di Garut sudah rusak.
"Dari keterangan masyarakat yang ada di Garut bencana banjir bandang ini baru pertama kali terjadi. Artinya hutan di hulu sungai sudah rusak," kata Asep.
Saat ini Asep Hidayat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus bergerak mengingatkan masyarakat, pentingnya menjaga dan melestarikan alam ke berbagai wilayah di Indonesia.
Kawasan hutan di Garut kata dia saat ini sudah banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan sayuran. Mestinya di kawasan hulu sungai itu ditanami kayu agar tidak terjadi bencana banjir dan longsor.
Kata Asep, pemerintah daerah harus terus belajar, dalam pengendalian bencana alam yang tidak hanya saat sudah terjadi bencana, tetapi bagaimana bencana itu tidak terjadi.
Pemerintah harus melakukan upaya rehabilitasi hutan juga lahan kritis dan mengembalikan kembali lahan yang rusak di sepanjang aliran sungai terutama hulu sungai.
Jika tidak dilakukan kata dia, maka bencana alam baik banjir dan juga longsor akan terus terjadi tiap tahun.
"Artinya tiap tahun pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana. Tapi berani tidak pemerintah menyiapkan anggaran untuk menata lingkungan yang rusak dan dikemudian hari masyarakat tidak merasa khawatir terjadinya bencana," katanya.
Warga yang menjadi korban bencana banjir bandang Garut mendapat kunjungan dari menteri Sosial Tri Rismaharini pada Senin malam.
Mensos Risma dalam kesempatan itu menyatakan ingin membuat lumbung sosial yang berfungsi menyiapkan dan memudahkan penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana alam di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
"Kita akan membuat semacam lumbung, kami menyebutnya lumbung sosial, di sana ada peralatan dapur dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan," kata Risma.
Kata Risma, lumbung sosial sudah diterapkan di daerah lain yang dilanda bencana alam dan hasilnya efektif dalam membantu warga terdampak bencana.
Baca Juga: ANALISA BARU Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Kesaksian Ada 5 Orang di TKP Diragukan ?
Sementara itu rumah warga yang terkena dampak bencana banjir bandang Garut mencapai 112 rumah di Kecamatan Sukawening dan 195 rumah di Kecamatan Karangtengah.
Banjir bandung Garut yang terjadi pada Sabtu 27 November 2021 sore itu sangat mengagetkan warga. Air dengan material lumpur dan sampah menerjang pemukim warga. ***