Jawa Barat Targetkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Akhir Desember 2021, Atalia Praratya: Insyaallah

7 Agustus 2021, 06:10 WIB
Pelaksanaan vaksinasi massal di GOR Volly si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat, 6 Agustus 2021. Jabar targetkan vaksinasi Covid-19 selesai pada akhir Desember 2021. /ANTARA/Humas Pemprov Jabar/

DESKJABAR - Warga Provinsi Jawa Barat yang sudah mengikuti vaksinasi Covid-19 sudah mendekati 10 juta orang.

Untuk mencapai target 37 jiwa agar tercipta kekebalan kelompok, Jawa Barat menargetkan vaksinasi Covid-19 selesai pada Desember 2021.

Wakil Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, mengungkapkan hal itu, Jumat, 6 Agustus 2021.

"Dengan jumlah penduduk 50 juta dan harus mencapai 70-80 persen cakupan vaksin maka ini adalah tantangan yang sangat berat," ucapnya saat meninjau vaksinasi massal di GOR Volly si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Bandung Hari Ini Sabtu 6 Agustus 2021, Besok Libur

Atalia Praratya pun berharap semua pemangku kepentingan (stakeholders), terutama masyarakat, dapat menyukseskan program vaksinasi karena vaksin dapat mencegah kesakitan dan mengurangi angka kematian.

Selain itu, kata dia melanjutkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tetapi harus bersama-sama dengan seluruh elemen.

"Kita harus bekerja keras bagaimana vaksinasi ini harus dilakukan secara maksimal melalui kolaborasi. Insyallah sampai dengan akhir Desember kita maksimalkan," tuturnya. 

Atalia Praratya melakukan peninjauan itu bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dan Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan.

Baca Juga: Valentino Rossi Mundur dari MotoGP, Simak Biografi, Agama, IG, Twitter, FB dari The Doctor

Pada kesempatan itu, Atalia Praratya mengungkapkan bahwa vaksinasi massal di Kabupaten Bandung juga berlangsung di tempat lain yakni Telkom University.

Menurut dia, semua ini merupakan upaya percepatan vaksinasi dengan jejaring kolaborasi.

Kegiatan serupa sudah dilakukan di beberapa daerah, seperti Kota Cimahi, Karawang, Garut, Bogor, Bekasi, dan terakhir Kabupaten Bandung.

Ia mengapresiasi vaksinasi massal di Jabar yang sudah menggunakan pelayanan digital. Pelayanan digital ini bahkan dilakukan mulai dari pendaftaran, screening, hingga pemberian sertifikat vaksin.

"Yang menarik vaksin di tempat ini paperless sangat meminimalisasi penggunaan kertas. Bahkan pada saat dilakukan skrining tanpa menggunakan kertas," ujar Atalia Praratya.

Baca Juga: Warga Bogor yang Isolasi Mandiri Cukup Daftar ke Desa, Dapat Paket Bansos Senilai Rp150 Ribu

Bahkan, informasi mengenai mereka sudah selesai divaksin itu juga tanpa kertas tetapi dikirimkan melalui WhatsApp masing-masing.

Atalia Praratya mengungkapkan bahwa Jabar masih berjuang untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dan menjadi provinsi fokus pemerintah pusat bersama DKI Jakarta dan Banten.

Pertengahan Juni 2021, cakupan vaksinasi Jabar tercatat masih 12 persen. Akan tetapi dengan berbagai upaya percepatan, cakupannya sudah meningkat.

Jabar telah mulai melakukan vaksinasi dosis ketiga sebagai penguat (booster) bagi para tenaga kesehatan yang dulu mendapat giliran pertama divaksin.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Pikobar terakhir, warga Jabar yang telah menerima dosis pertama sebanyak 16,52 persen, dosis kedua 7,72 persen, dosis ketiga 0,01 persen.

Baca Juga: Sepuluh Kota Sukses Turunkan Mobilitas Warga, Reisa Broto Asmoro: Terima Kasih

Jabar telah menerima 11,4 juta dosis vaksin dari pemerintah pusat. Sekitar 9,1 juta dosis telah diinjeksi ke 5,7 juta orang di 27 kabupaten/kota, yang beraarti sudah 80,37 persen.

Jabar masih kekurangan sekitar 1,09 juta dosis vaksin untuk mempercepat vaksinasi lansia, masyarakat rentan, masyarakat umum, dan remaja.

Sejauh ini, vaksinasi usia 18-59 persen baru dilakukan di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya.

Untuk mempercepat vaksinasi, Gubernur Ridwan Kamil membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi awal Agustus 2021.

Ia juga mengusulkan ke pemerintah pusat agar provinsi diberi kewenangan mengatur jatah vaksin kabupaten/kota agar efektif dan pas.

Alasannya, dengan daftar alokasi perhitungan pemerintah pusat ternyata ditemukan banyak kabupaten/kota yang berlebih atau sebaliknya kekurangan vaksin Covid-19.***

Editor: Samuel Lantu

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Terpopuler