DESKJABAR – Dampak kenaikan harga BBM sudah mulai terjadi. Di sejumlah daerah kenaikan tarif transportasi sudah terjadi.
Sementara itu program bantuan sosial atau bansos yang disalurkan pemerintah, rame-rame dinilai tidak akan mampu mengatasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga BBM.
Menurut mereka, bansos yang disalurkan pemerintah hanya bersifat instan dan jangka pendek, yang tentu tidak akan bisa mengatasi dampak panjang dari kenaikan harga BBM.
Baca Juga: KSPSI Jabar Menolak Kenaikan Harga BBM, Pengeluaran Pekerja Kian Berat, Siap Aksi Demo
Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada Sabtu 3 September 2022, telah mengumumkan kenaikan harga BBM di semua jenis BBM, termasuk Pertalite dan solar.
Jokowi beralasan bahwa pemerintah terpaksa melakukan kebijakan menaikkan harga BBM karena anggaran APBN untuk subsidi dan kompenasi sudah membengkak hingga 3 kali lipat.
Kenaikan harga BBM yang baru tersebut mulai berlaku sejak 3 September 2022.
Sesaat setelah pemberlakuan kenaikan harga BBM, dampaknya sudah terjadi di sejumlah daerah, terutama dalam hal tarif transportasi.
Mengutip dari kantor berita Antara, kenaikan tarif angkutan bis antarkota juga sudah terjadi di Temrinal Cicaheum Bandung.
Kenaikan tarif angkutan bus antar kota antar provinsi (AKAP) naik rata-rata sebesar 20 persen.
Di Kalimantan Utara, gabungan pengusaha angkutan pemerintah bahwa mereka sudah mulai melakukan penyesuai tarif sejak Minggu, 4 September 2022.
“Hari ini sudah mulai naik. Sudah disepakati oleh gabungan pengusaha angkutan perairan dan pemerintah,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara, Andi Nasuha, Minggu 4 September 2022.
Pemerintah sendiri sejalan dengan itu sudah mengumumkan rencana penyaluran bansos, seperti bansos gaji sebesar Rp 600.000 bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
Baca Juga: BBM Naik Tuai Protes, Tarif Elf Bandung - Majalaya Naik Rp12 000, Harga Harga Melambung
Serta subsisi transportasi dengan jumlah yang sama yang diberikan kpada sopir angkot dan penegmudia ojek.
Presiden konfederasi Seriket Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengemukakan bahwa bansos tersebut dinilai tidak akan mengatasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga BBM.
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM dirasakan oleh semua masyarakat. Sementara penerima program bantuan subsisi gaji yang berpenghasilan Rp 3,5 juta ke bawah.
Jadi menurut Said, masih banyak pekerja yang tidak ikut merasakan kompensasi tersebut.
Hal senada dikumukakan Anggota DPR Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher, yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah dengan menaikkan harga BBm dinilai sama saja mencekik rakyatnya sendiri.
Istri mantan Gubernur Jabar Aher tersebut menilai pemerintah tidak mempunya rasa empati. Keaikan harga BBK akan mencekik masyarakat yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemic.
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga bahan pokok dan berbagai komoditas, sehingga keluarga pra sejahtera makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Mengutip dari laman pks.id, Netty mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dengan memberikan bantalan berupa bantuan subsisi ataupun BLT, tidak sebanding dengan dampak kenaikan harga BBM.
“Ini penyelesaian instan yang tidak efektif menutup dampak kenaikan harga BBM,” ujarnya. ***