Network
DESKJABAR – Kalangan petani di Jawa Barat dihimbau segera mendaftarkan diri ke e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik), untuk memperoleh alokasi pupuk bersubsidi untuk musim tanam akhir tahun 2020/awal 2021.
Sebab, masa pendaftaran terakhir untuk e-RDKK, sudah semakin dekat, yaitu pada 20 November 2020. Namun masih banyak petani di Jawa Barat belum mendaftarkan diri ke e-RDKK, sehingga beresiko tak memperoleh pasokan pupuk bersubsidi.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Tita Nuroswita, kepada Desk Jabar, di Bandung, Senin, 9 November 2020 menyebutkan, bahwa kalangan petani dihimbau segera mendaftarkan diri ke e-RDKK melalui para penyuluh pertanian setempat.
“Waktunya batas akhirnya ‘kan semakin dekat, yaitu 20 November 2020, sebaiknya para petani segera mendaftarkan diri untuk e-RDKK. Itu syarat minimal untuk memperoleh pupuk bersubsidi, untuk kemudian menuju kartu tani,” ujarnya.
Disebutkan, dengan mendaftarkan diri untuk e-RDKK, akan menjadi acuan dari pihak Dinas Pertanian tingkat kabupaten/kota untuk menyampaikan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing wilayah.
Digambarkan, besar atau kecilnya jumlah petani yang mendaftarkan diri ke e-RDKK pada suatu wilayah, maka pasokan pupuk bersubsidi pun mengikuti jumlah yang ada. Sejauh ini, wilayah di Jawa Barat yang masih sedikit petaninya mendaftarkan diri kepada e-RDKK, adalah di Indramayu dan Kabupaten Bekasi.
Menurut Tita Nuroswita, kepesertaan bagi para petani terhadap kartu tani, sebenarnya memberikan manfaat bagi sejumlah pihak terkait, termasuk bagi petaninya sendiri.
Namun karena sangat banyak pihak antar lembaga yang terkait kartu tani ini, harus ada pula koordinasi lebih baik diantara sesame pihak-pihak berkepentingan.
Dikatakan, bagi negara terkait akurasi dana subsidi pupuk. Begitu pula bagi para petaninya, secara otomatis terdidik melakukan pemupukan berimbang untuk kesehatan tanaman dan kondisi tanahnya sendiri.
“Khusus manfaat lain bagi petani, kalua kebetulan Pemprov Jawa Barat akan memberikan besa siswa bagi anak petani untuk memunculkan regenerasi petani milenial, kartu tani dapat diusulkan menjadi rujukan,” ujar Tita Nuroswita.
Baca Juga: Tanpa Kartu Tani, Ini Syarat Mudah Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk palsu
Sementara itu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, belasan sak pupuk NPK palsu ditemukan beredar di wilayah pegunungan Kabupaten Tulungagung bagian selatan. Kejadian ini,membuat petani setempat resah karena pupuk kimia non-organik imitasi dengan merek dagang Phonska itu, menyebabkan tanaman jagung layu dan menguning.
Ketua Gapoktan Argo Lestari Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung, Samsuri, dikutip Antara, Jumat 6 November 2020, menuturkan, pupuk NPK diduga palsu itu mulai beredar sejak awal September 2020, bersamaan dengan perubahan sistem penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.
"Karena kartu tani belum terdistribusikan di wilayah kami, pupuk bersubsidi belum bisa diakses. Petani kemudian mencari pupuk NPK alternatif, meskipun harganya lebih mahal," tutur Samsuri.
Di tengah sulitnya mengakses pupuk bersubsidi karena transisi metode penyaluran itu, petani Desa Ngrejo mendapat informasi sediaan pupuk NPK merek phonska, yang dijual dengan harga di kisaran Rp170 ribu - Rp190 ribu per sak karung ukuran 50 kilogram.
Kata Samsuri, petani mengira pupuk NPK yang dijual di toko Kini di Desa Ngrejo itu asli pupuk bersubsidi merek Phonska keluaran Petrokimia Gresik. Dugaan itu rupanya keliru.
"Kami mulai menyadari ada yang tidak beres dengan pupuk ini setelah sepekan pemupukan, tanaman jagung petani justru menguning. Seperti tidak dipupuk," paparnya.
Kecurigaan menguat setelah bentuk pupuk yang tidak seperti biasanya. Warnanya lebih gelap, butiran grandulnya lebih lembek atau mudah terurai, dan jika digenggam dengan tangan basah rasanya tidak dingin.
Padahal NPK asli, jika kena air rasanya jika disentuh akan terasa dingin. Efek unsur nitrogen dalam kandungan NPK yang mulai terurai secara kimiawi.
"Total ada 19 sak yang diidentifikasi sempat beredar. Tapi semua biaya pembelian sudah dikembalikan oleh pedagang. Sementara pupuk NPK diduga palsu diamankan di rumah pak kades, karena kasusnya sudah ditangani kepolisian," kata Gatot Rahayu, anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tulungagung. ***
