Network
Kalangan pengusaha bioskop masih mengeluhkan peraturan kapasitas maksimal yang diperbolehkan, saat usaha ini sudah boleh dibuka kembali selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta.
Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menyebutkan peraturan mengenai kapasitas maksimal yang diperbolehkan untuk bioskop beroperasi sebanyak 25 persen sangat memberatkan pengelola dan pemilik film.
Ketua Umum GPBSI Johny Syafrudin menekankan bahwa aturan kapasitas maksimal 25 persen yang dikeluarkan Pemprov DKI tersebut sangat memberatkan karena saat mendengar aturan tersebut, sebagian pemilik film menolaknya karena ditakutkan tidak bisa menutup biaya produksi.
"Sekarang pertanyaannya lagi, itu kan yang punya film nggak mau 25 persen rugi dia, kalau yang punya film gak mau mainin di bioskop terus bioskop mau mainkan film siapa itu gak bisa dipisah antara bioskop dan film," kata Jhony saat dihubungi di Jakarta, dikutip Antara, Senin 12 Oktober 2020.
Terkait masalah tersebut, Jhony menyampaikan para pengusaha bioskop tersebut, kemungkinan bersama para pemilik film, akan mengadakan rapat pada Rabu 14 Oktober 2020 yang nantinya akan ditentukan langkah yang akan diambil, namun tergantung penyedia filmnya.
"Hari Rabu kita rapat dengan para pemilik bioskop ini kumpul kita bahas. Oke, prinsip kita buka 25 persen gimana, kita tanya yang punya film. Kalau yang punya film gak mau, mau apa kita," ujarnya.
Terkait dengan aturan, harus mengajukan izin tentang pembukaan bioskop ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DKI Jakarta, dirinya menyebut, sudah acap kali memberikan proposal pembukaan bioskop berikut dengan rancangan penerapan protokol pencegahan COVID-19 saat menonton pertunjukan film.
Baca Juga: PSSB Jakarta, Bioskop Sudah Dibuka Pengamannya Lebih Banyak Baca Juga: Bioskop di Bandung Masih Minim Kunjungan, Hanya Sembilan yang Beroperasi
Belum dibuka
