Network
DESKJABAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov Jabar mendukung penguatan bisnis PTPN di Jawa Barat, dengan penghapusan biaya BPHTB. Apalagi, PTPN di Jawa Barat, yaitu PTP I Regional 2 mengemban proyek strategis nasional berkaitan ketahanan pangan dan komoditas perkebunan.
Yang menjadi bahan dukungan pemerintah kepada PTPN (PT Perkebunan Nusantara), adalah program revitalisasi industri gula nasional dan hilirisasi industri kelapa sawit. Di Jawa Barat, PTPN I Regional 2 memiliki sejumlah unit perkebunan kelapa sawit yang diKSO dengan PTPN IV, serta kerjasama penanaman tebu bermitra PT PG Rajawali II.
Plh Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri, Horas M Panjaitan, di Bandung, Rabu, 8 Mei 2024 menyebutkan, bahwa Kemendagri menghapuskan pengenaan tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk revitalisasi industri gula nasional dan hilirisasi industri kelapa sawit pada Surat Edaran Mendagri no.900.1.13.1/1276/SJ.
Baca Juga: Agrowisata PTPN I Gunung Mas, Bogor Giat Pengamanan Aset dari Okupasi Liar
Disosialisasikan
Horas M Panjaitan juga memberitahukan agar masing-masing pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat mengetahui adanya penghapusan BPHTB khususnya bagi PTPN I Regional 2.
Keterangan tersebut dilontarkan oleh Horas M Panjaitan pada Sosialisasi Pelaksaan Proyek Strategis Nasional pada PTPN Group, di Bandung, Rabu, 8 Mei 2024. Hadir pula Kepala Bappeda Jawa Barat, Iendra Sofyan, Direktur Manajemen Resiko Holding PTPN Moh. Arifin Firdaus, dan Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas, sejumlah sejumlah perwakilan kabupaten/kota di Jawa Barat.
Direktur Manajemen Resiko Holding PTPN, Moh Arifin Firdaus mengatakan, PTPN meminta dukungan berbagai pemerintah daerah di Jawa Barat agar bisnis PTPN dapat berjalan baik.
Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas, menyebutkan, PTPN I yang beroperasi di Jawa Barat yaitu Regional 2 (eks PTPN VIII) mengelola bisnis utama teh, karet, dan sawit. Bisnis perkebunan PTPN di Jawa Barat, khususnya teh dan sawit berkaitan ketahanan pangan, sedangkan karet alam masih potensial sebagai bisnis yang kembali kuat.
Dikatakan, bahwa bisnis perkebunan memiliki karakter sebagai lapangan kerja padat karya. Kalangan pekerja di PTPN umumnya berasal dari warga lokal sekitaran perkebunan.
