Network
DESKJABAR – Wacana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Sembako dinilai berbahaya dan mengancam stabilitas ekonomi secara makro. Sebab dampaknya akan menyasar banyak hal.
“Dampak kenaikan PPN sembako akan menyasar banyak hal, mulai kesejahteraan konsumen rumah tangga, pelaku usaha pertanian, tingkat inflasi dan dampak turunannya, stunting, elastisitas impor komoditas pangan, garis kemiskinan, dan sebagainya,” tutur pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, di Bandung, Jumat 11 Juni 2021.
Untuk itu, menurut Acuviarta, guna menambal defisit APBN, lupakan kenaikan PPN sembako, cari alternatif lainnya. Bisa menggenjot pembayaran pajak bagi kalangan mampu, menagih tunggakan pajak pengemplang pajak, mengatasi kebocoran adanya moral hazard penerimaan pajak, rescheduling proyek mega yang level prioritasnya masih bisa digeser, dan lain sebagainya.
Acuviarta menilai bahwa PPN Sembako tidak tepat dilakukan dalam waktu dekat, apalagi tahun ini daya beli masyarakat masih belum mumpuni, kenaikan PPN apalagi untuk komoditas sembako jelas akan berpengaruh terhadap permintaan.
“Penurunan permintaan sembako akan berdampak tidak saja bagi kesejahteraan konsumen, tetapi juga aktivitas di sektor usaha pertanian. Apalagi bicara dampak kenaikan PPN sembako terhadap stabilitas harga-harga komoditas (tingkat inflasi) itu lebih riskan lagi,” tutur Acuviarta.
Alasannya, kata Acuviarta, karena selama ini kenaikan harga komoditas pertanian khususnya katagori sembako sering menjadi penyumbang tingkat inflasi.
Baca Juga: Tukang Parkir Menjadi Buronan Polisi karena Membakar Ruko di Depok
“Kita tahu sifat inflasinya volatile food atau komoditas yang gampang bergejolak. Jadi, rencana kenaikan tarif PPN sembako jelas berbahaya dan mengancam stabilitas ekonomi secara makro,” ujarnya menambahkan.
