Network
DESKJABAR – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung mengakui bahwa data valid pelaku UMKM menjadi kendala utama dalam upaya pemerintah untuk pemetaan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung.
Menurut Kadiskop UKM Kabupaten Bandung H Agus Firman, perlunya data valid pelaku UMKM selain agar tepat sasaran untuk pembinaan juga untuk pemetaan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung.
“Tentu saja Diskop UKM berterima kasih kepada komunitas yang membantu mengembangkan UMKM dan para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Bandung, apalagi Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) sudah berdiri sejak lama,” tuturnya, saat menerima kunjungan pengurus PPKM Kabupaten Bandung, beberapa hari lalu.
Baca Juga: Pelantikan Presiden AS, Ada Kekuatan Supremasi Kulit Putih Dibalik Penyerbuan Gedung Capitol
Sementara itu menurut Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (PPUM) Dadan R Kurnia, data valid tentang pelaku UMKM sangat dibutuhkan guna mengetahui peta dan data yang lebih terperinci tentang kegiatan UMKM di wilayah Kabupaten Bandung.
“Saat ini masih banyak pelaku UMKM hanya berdagang hanya sebagai selingan. Ketika nganggur alias tidak ada pekerjaan misalnya, pelaku UKM berjualan sesuatu. Akan tetapi jika ada pekerjaan maka pelaku UMKM berhenti berjualan. Hal ini sebenarnya lumrah saja, karena itulah kita perlu data valid,” tutur tegas Kabid PPUM Dadan R Kurnia.
Terkait program pengembangan UMKM yang menjadi target Diskop UKM adalah terjalinnya kerjasama pengembangan UMKM dengan berbagai stakeholder, antara lain komunitas UMKM, yang agenda kerjanya disusun setiap tahunnya.
Baca Juga: Indonesia Berduka: 81 Warga Meninggal Dunia Akibat Gempa Mamuju dan Majene; BNPB Kirim Bantuan
Hal ini termasuk rencana pengembangan tujuh klaster di Kabupaten Bandung yang akan disinergikan dengan kegiatan-kegiatan dari komunitas UMKM. Selain itu dalam rangka menjawab berbagai keluhan maka akan dilaksanakan coaching clinics baik secara daring maupun luring.
