DESKJABAR – Preiden Joko Widodo menyoroti sejumlah proyek kontruksi yang belum masuk tahapan pengerjaan,padahal sudah di November 2020. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 40 triliun.
“November masih Rp40 triliun dan itu adalah konstruksi. Terus nanti selesai barangnya kaya apa, kalo bangunan ya ambruk kalo jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan ? Jangan sampai terulang ulang semua menumpuk di akhir tahun,” kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Rabu, 18 November 2020.
Dikutip dari kantor berita Antara, Jokowi mengingatkan hal itu karena dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19 ini, belanja pemerintah adalah pendorong permintaan dan konsumsi masyarakat yang akan menumbuhkan perekonomian nasional.
Baca Juga: Ditemukan 182 Konten Internet yang Melanggar UU pada Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Lakukan Ini
Untuk itu, Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya untuk memaksimalkan realisasi belanja pemerintah di sisa tahun, guna meningkatkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah perlu menambah perputaran uang dan kegiatan perekonomian di masyarakat.
Salah satu mesin untuk menggerakkan roda perekonomian adalah dengan merealisasikan program belanja pemerintah.
Baca Juga: Mendikbud Akui Telah Terjadi Penurunan Kualitas Pembelajaran Akibat Pandemi
“Kita ingat di kuartal II konsumsi pemerintah ada di minus 6 persen, dan di kuartal III kita masuk ke positif 9 persen. Itulah trigger (pendorong) ekonomi kita dati kuartal II ekonomi minus 5,32 persen, ke kuartal III masuk ke ke tren positif yang masuk ke minus 3,49 persen,” kata Presiden.
Peringatan
Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan terobosan yang mengoptimalkan teknologi informatika.
Terobosan itu agar pemerintah dapat mengawasi realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun.
Baca Juga: Horeeee...Google Beri Bantuan untuk Pelaku UMKM di Indonesia
“Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberi peringatan agar mereka melakukan percepatan. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting pengadaan dipercepat,” ujarnya.
Presiden juga menyesalkan masih banyak jajarannya dan juga pemerintah daerah yang bekerja biasa-biasa saja, dan tidak memedulikan kondisi kegentingan untuk bekerja cepat dengan berbagai terobosan.
“Belum berganti ke channel extraordinary, belum mengubah SOP nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN dan di APBDN terlambat,” ujar dia.***