DESKJABAR – Diduga ada praktik joki, pemerintah diminta mengevaluasi kartu prakerja secara menyeluruh, karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat penerima program tersebut.
"Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," kata Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2020.
Dikutip dari kantor berita Antara, menurut Kurniasih, munculnya dugaan joki dalam kartu prakerja dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Sebanyak 48 Persen UMKM Berhenti Mendadak
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," ujarnya.
Kurniasih menambahkan, sebenarnya secara maksud dan tujuan program kartu prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun sayang, ujar dia, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah.
Baca Juga: Sebanyak 232 Pasein Covid-19 Bisa Pulang dari RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran
Progam Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja.
Program ini juga diperuntukan pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Program Kartu Prakerja bertujuan
- mengembangkan kompetensi angkatan kerja
- meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
- mengembangkan kewirausahaan.
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan program kartu prakerja telah mengakselerasi target inklusi keuangan karena sebanyak 4,09 juta penerima program memiliki akun dompet elektronik.
Baca Juga: Bangkitkan Ekonomi, Pemerintah Harus Genjot Bansos dan BLT
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, berdasarkan survei evaluasi kedua Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) periode 4-7 Oktober 2020, 160.560 responden menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang cukup baik.
Sebelum mengikuti program kartu prakerja, lanjut dia, sebanyak 23 persen responden tidak memiliki rekening bank dan saat ini 44 persen dari 23 persen responden tersebut telah memiliki rekening bank.***