Network
DESKJABAR – Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu dari 3 desa di Indonesia yang dipilih pemerintah menjadi percontohan ketahanan pangan di Indonesia.
Untuk itu, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang tersebut kedepannya perlu kolaborasi dengan UMKM dan BUMDES.
Salah satunya adalah bagaimana pelaku UMKM di Desa Ciburuy bisa memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan dan kemajuan mereka.
“UMKM memiliki berbagai tantangan. Salah satu yang cukup penting diantaranya bagaimana UMKM di Bandung Barat memanfaatkan platform pemasaran yang spesifik misal bisa boarding di PadiUMKM yang mempertemukan UMKM dengan buyer dari BUMN," ujar Senior Leader Smart Villages & Community PT Telkom Wahyudi.
Baca Juga: Pantai Palabuhanratu, Sukabumi, Wisata Asyik Mancing Ikan di Tepi Pantai
"Kemudian boarding di Agreemart dan memperkuat keberadaan di Platform Agree, yang merupakan platform khusus di agribisnis B2B dan B2C," katanya menambahkan.
Salah satu upaya tersebut adalah kegiatan diskusi panel peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Bandung Barat yang berkangsung di Desa Ciburuy pada Jumat, 14 Oktober 2022 lalu.
Sebagai salah satu bentuk pelatihan lanjutan, acara ini merupakan kerja sama Smart Village Nusantara (SVN) PT. Telkom dengan menghadirkan pembicara dari pemerintah daerah, praktisi UMKM, akademisi dan HIPMI, dan dihadiri perwakilan desa-desa se-Kecamatan Padalarang.
Juga, beberapa desa dari Kecamatan Ngamprah, Forum UMKM KBB, serta para pelaku UMKM lainnya.
Menurut Wahyudi, acara tersebut sebagai bagian tindak lanjut 10 bulan SVN di Kab. Bandung Barat, yang sebelumnya di awali dengan pemanfaatan di aspek pelayanan publik (Smart Governance) dan Smart Society, maka sudah saatnya masuk ke aspek pengembangan ekonomi (Smart Economy).
"UMKM perlu mendayagunakan modal fisik dan modal tidak fisik untuk meningkatkan kinerjanya, dan yang paling penting adalah modal non fisik atau yang bisa disebut sebagai modal intelektual baik kesiapan SDM, organisasi, pengelolaan pelanggannya termasuk kualitas produk yang dihasilkan serta pengembangan modal sosialnya,” paparnya.
Baca Juga: Robbie Coltrane Pemeran Hagrid di Film Harry Potter Meninggal Dunia Pada Usia 72 Tahun
“SVN hadir agar bisa mendukung terciptanya struktur bisnis UMKM yang lebih sistematis, yakni adanya proses, teknologi, dan inovasi," ujar Wahyudi menambahkan.
Eli, salah satu pelaku usaha dari Forum UMKM Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengatakan, pelatihan ini memberikan banyak informasi yang bermanfaat dan dapat disampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir.
Dengan diadakannya tindak lanjut ini, kata dia, diharapkan dapat kembali memberikan ilmu kepada para pelaku UMKM di Desa Ciburuy untuk dapat mengelola UMKM lebih baik lagi. Terutama dalam ilmu kolaborasi dan etika berjejaring.
Prana Azis Sasdara, Ketua Forum UMKM Kabupaten Bandung Barat, mengatakan, pelatihan tersebut sangat penting karena rerata UMKM bermasalah dari sisi pemahaman dan penggunaaan teknologi dan serta belum adanya perencanaan usaha atau business plan.
Prof. Masydzulhak Djamil, Guru Besar Manajemen dan SDM Universitas Mercu Buana, mengatakan, apa yang dilakukan melalui acara ini menjadi penting di tengah situasi SDM yang masih belum terstruktur penempatannya serta kurangnya keahlian SDM.
"Juga masih banyak UMKM belum memahami regulasi dan peraturan, termasuk masih banyak yang kurang memahami teknologi informasi komunikasi," sambungnya.
Baca Juga: Jangkau Pelanggan BUMN, Omzet Naik di PaDi UMKM Hybrid Expo 2022, Sektor UMKM Sumbang 61 Persen PDB
Menurut dia, SDM di UMKM mau tidak mau harus memahami sistem informasi, mengerti strategi bisnis, serta melihat faktor lingkungan internal dan eksternal dan itulah pentingnya kesadaran untuk terus melakukan pelatihan dan pengembangan SDMnya.
Sejalan itu, Dr. Ahmad Badawi Saluy, pengamat UMKM menegaskan pentingnya pemahaman permasalahan yang dihadapi, kemudian adanya kejujuran dan kemauan terus belajar dalam pengembangan usaha. Termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek terutama pemasaran.
Wewen Surwenda, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bandung Barat mengatakan, ketika pemerintah memberikan kebijakan, maka perizinan juga harus ditempuh UMKM.
"Harus memiliki izin usaha, sertifikat halal, mendaftarkan produk ke HAKI, juga izin kelayakan makanan ke dinas kesehatan,"paparnya. ***
