Network
DESKJABAR – Setelah elemen buruh, mahasiswa, dan pelajar menggelar unjuk rasa berhari-hari untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, giliran sejumlah ormas Islam berencana menggelar demo Selasa, 13 Oktober 2020.
Sayangnya, mereka tidak diizinkan mendekati Istana Negara yang akan dijaga oleh sekitar 500 polisi.
Dikutip Desk Jabar dari rri.co.id, Senin 12 Oktober 2020, peserta demo berasal dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas lainnya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI.
Baca Juga: Bioskop di Bandung Masih Minim Kunjungan, Hanya Sembilan yang Beroperasi
Ormas yang tergabung dalam ANAK NKRI tersebut terdiri dari PA 212, Front Pembela Islam, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Aksi unjuk rasa direncanakan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
Meski demikian, Kalpolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan, unjuk rasa tersebut hanya diizinkan digelar didepan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas Jakarta Pusat
"Kami tidak akan (memberikan izin) di depan Istana, tapi hanya di sini saja (sekitar patung kuda)," kata Heru di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Jalan Tasikmalaya ke Salopa-Cikatomas Sudah Bisa Dilalui Kendaraan
Heru menambahkan, sebelumnya polisi telah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang akan digelar FPI Cs besok. Namun, ia belum menginformasikan secara rinci, berapa jumlah massa yang akan dibawa kelompok tersebut.
Hanya saja, menurut Heru, kepolisian telah menyiapkan pengamanan aksi unjuk rasa dengan kekuatan sekitar 500 personel.
Menjelang aksi demo Selasa besok, foto aksi 1310 beredar di media sosial. Dalam foto poster tersebut tertulis "Aksi 1310" Aksi tolak UU Ciptaker/Cilaka. Dalam poster juga terdapat sejumlah tuntutan, yakni selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP.
Baca Juga: Aksi Heroik Warga Menyelamatkan Mobil Yang Hanyut Terbawa Banjir di Tasik Selatan Direkam Warga
Sebelumnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif membenarkan rencana aksi demo pada Selasa besok. Bahkan diakuinya, pihaknya telah memberi kabar kepada pihak kepolisian terkait rencana aksi demo mereka.
"Kan sesuai undang-undang, kewajiban kami memberitahu (pihak kepolisian)," ujar Slamet Maarif melalui pesan teks kepada wartawan.
Meski demikian, Slamet tidak menjelaskan apakah pihaknya telah diberikan izin atau sudah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari polisi atau belum.***
