Network
DESKJABAR - Oknum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gadungan bergentayangan di Pulau Jawa berupaya mengalihfungsikan lahan seluas 1,1 juta hektar di Pulau Jawa, mendapat penolakan tegas dari Komisi IV DPR RI.
Komisi IV DRR RI menolak disahkannya SK 287/KLHK/2022 tentang pengalihfungsian lahan sekitar 1,1 juta hektar atau pengajuan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Sebelumnya permohonan itu sempat diajukan oleh kelompok yang mengatasnamakan pejabat Kementrian Lingkungan Hidup. Namun, mereka hanyalah dikendalikan oleh cukong yang mempunyai kepentingan.
Baca Juga: Wisata Rancaupas Bandung Kini Bisa Virtual Forest Perhutani untuk Kehutanan Elektronik
Klaim dari Forum Peduli Masyarakat Hutan Jawa (FPHJ)
Upaya penolakan itu ditegaskan setelah DPR RI salahsatunya menerima masukan hasil investigasi dari Forum Peduli Masyarakat Hutan Jawa (FPHJ) di Jawa Tengah pada awal Februari 2023. Kemudian juga dari pengamatan lain.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Jadi yang saya takutkan mohon maaf ini. Ini pejabat LHK atau bukan ini? Secara struktur, Pak Sekjen tolong jawab pertanyaan saya ini," tanya Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terpantau dalam siaran streaming Parlemen TV 6 Februari 2023.
