Network
DESKJABAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyegel di lima lokasi dalam penyidikan kasus korupsi, berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara (JPB), bersama empat orang lain sebagai tersangka. "Ada lima lokasi yang sudah di-KPK line," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, dikutip DeskJabar dari Antara, Minggu, 6 Desember 2020.
Namun, ia belum dapat menginformasikan lebih detil mana saja lokasi-lokasi yang telah disegel itu untuk selanjutnya digeledah.
Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dua Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW). Sedangkan pemberi suap, yakni dua orang dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
KPK menduga Batubara menerima suap senilai Rp17 miliar dari komisi pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.
"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima 'fee' Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memburu sejumlah orang yang diduga melakukan korupsi.
Sikap Mahfud MD tersebut, juga terkait terhadap kasus yang terjadi pada Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) di pemerintahan daerah, dll.
Dalam cuitan twitter pada akun Mahfud MD @mohmahfudmd, tertulis “Pemerintah mendukung langkah2 KPK menangkap dan memburu para koruptor di institusi2 Pemerintah, termasuk di KKP, Kemensos, OTT Pemda, dll. Sejak awal, Presiden sudah meminta agar KPK, kejagung, dan POLRI tdk rikuh memerangi korupsi asalkan benar dan professional. Bravo KPK.” ***
