DESKJABAR- Kalimantan Selatan (Kalsel) dilanda banjir bandang, banjir tersebut cukup luas hingga terjadi di 5 wilayah kabupaten.
Ribuan warga terkena dampaknya hingga beberapa rumah mereka mengalami kerusakan. Belum lagi fasilitas umum dan jalan juga mengalami rusak parah. Mobil mobil mereka pun terseret banjir.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3,5 miliar untuk korban bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Baca Juga: Waspada, Jalur Arjawinangun ke Panguragan Cirebon Terendam Banjir, Mobil Kecil Sebaik Mutar Arah
DSP itu nantinya akan disebarkan ke lima kabupaten yang terdampak banjir paling parah, antara lain Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan.
Setiap Kabupaten yang terdampak itu akan mendapatkan Rp500 juta hingga Rp1 miliar untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan Pemerintah Pusat melalui BNPB juga akan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir. Besaran dana stimulan Rp50 juta untuk rumah Rusak Berat (RB), Rp25 juta untuk rumah Rusak Sedang (RS) dan Rp10 juta untuk rumah Rusak Ringan (RR).
Baca Juga: Pelantikan Presiden AS, FBI Periksa 25.000 Pasukan Garda Nasional Gara-Gara Ini
Baca Juga: Update Banjir Cirebon : Jalur Penghubung Arjawinangun dan Panguragan Terendam
Baca Juga: Innalillahi Orang Tua Jaksa Pinangki Meninggal Dunia, Sidang Pun Akhirnya Dibatalkan
“Sesuai arahan dari Bapak Presiden akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, baik itu rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” jelas Doni dalam keterangan tertulis, Senin 18 Januari 2021.
Doni juga meminta kepada pemerintah di sana untuk mendata secara akurat guna proses penyaluran dana stimulan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit.
"Nanti mohon pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan tentang rumah-rumah yang mengalami kerusakan,” pinta Doni seperti dikutip DeskJabar dari PMJ News.***