Network
"Menurut kami saat masalah ini diputuskan pada persidangan yang lalu, alat bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat, yaitu pak Indra Winoto dan PT BMI memang belum bisa mematahkan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Tetapi untuk saat ini pihak Tergugat yaitu pak Indra Winoto dan PT BMI sudah mempunyai alat bukti baru, yang menurut kami sangat meyakinkan bahwa pak Indra Winoto dan PT BMI adalah pihak yang benar," jelasnya.
Karena itulah segenap karyawan dan warga masyarakat memohon kepada Hakim Yang Mulia agar bersedia memeriksa bukti baru yang diajukan oleh Para Tergugat dengan seksama. Sehingga bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan alat bukti yang benar.
"Kami yakin masih ada keadilan di negara ini, dan masih banyak penegak hukum yang berhati mulia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasakan alat bukti yang benar," ujarnya.
Dirinya sangat meyakini jika kebenaran dan keadilan ditegakkan berdasarkan alat bukti yang benar maka pihak Tergugat akan menjadi pihak yang memenangkan kasus ini. Dampaknya tentu saja semua karyawan akan tetap bekerja dengan tenang dan banyak keluarga yang terselamatkan.
“Pengajuan permohonan PK dan memori PK kami lakukan, karena kami menemukan bukti-bukti baru (novum) yang sifatnya sangat menentukan dan telah ada ketika perkara berlangsung di tingkat sebelumnya,” tegasnya.
Bukti baru atau novum dimaksudkan dalam upaya peninjauan kembali (PK) terkait perkara lahan pabrik PT BMI di Dampit, Malang. Bukti itu diajukan oleh pihaknya (PT BMI) selaku pemohon PK II dan Indra Winoto selaku pemohon PK I. sebab menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Juga: Genjot Pasar di Indonesia, Endress+Hauser Perluas Kantor Jakarta
Sementara itu salah seorang perwakilan karyawan PT BMI yang mengikuti aksi ujuk rasa, Purnawan, menyatakan permohonannya agar saat ini semua pihak fokus pada proses PK dan menunda proses eksekusi lahan. Dirinya menyatakan akan terdapat ribuan karyawan yang terancam bila proses eksekusi dilakukan sebelum proses PK selesai. Dia menegaskan bahwa lahan yang digugat tersebut sangat vital bagi operasional perusahaan. "Bila lahan tersebut dieksekusi, maka dampak terbesarnya adalah pabrik terpaksa ditutup. Karena lahan yang digugat seluas ±7.000 m2 ini berada tepat di tengah-tengah pabrik yang menjadi pusat produksi," ujar Purnawan yang menjadi salah satu peserta aksi.
Dia menambahkan bahwa proses gugatan sudah dilakukan sejak 2021 lalu, dan kini rencana eksekusi lahan yang diajukan oleh May Setyawati dkk sebagai pihak yang memenangkan kasus ini membuat karyawan sangat resah mengenai nasibnya kedepan. "Kami mohon kepada pemerintah pusat di Jakarta agar proses PK ini dikawal dan eksekusi jangan dilakukan saat ini. Kami yakin dalam proses PK nanti kami berada di posisi yang kuat," tegasnya.***
