Network
DESKJABAR - Program makan siang gratis bagi pelajar akan mendapat penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) jika anggarannya menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri Iman menegaskan, program makan siang gratis tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Iman Zanatul Haeri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 3 Februari 2024.
Menurut Iman, berdasarkan data yang ada di P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan BBM Tidak Akan Naik, Erick Tohir: Rakyat Sedang Sulit Harga Beras Tinggi
"Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru", ujarnya.
Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Iman, sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang SD dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022.
"Padahal seharusnya hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah", ujar Iman Zanatul Haeri.
Tak hanya itu, Iman menuturkan banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp900 ribu atau per hari sekitar Rp2.830.
Gibran: Masih uji coba
Sebagaimana diketahui, program makan siang gratis adalah salah satu dari program yang diusung Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada kampanye Pilres 2024 yang baru lalu.
Beberapa hari lalu, Cawapres yang juga Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menyebut, program makan siang gratis bagi pelajar baru dalam tahap uji coba.
Dari uji coba tersebut, ditegaskan Gibran, akan ada sejumlah evaluasi yang melibatkan para siswa, orang tua siswa, guru, dan para kepala sekolah.
"Ini kan kami uji coba dulu," katanya di Solo, Jumat 1 Maret 2024. "Ya nanti kalau ada masukan dievaluasi ya, pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang," tambahnya.
Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan program tersebut mengingat saat ini putra sulung Presiden Jokowi ini masih menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta.
"Sekarang saya fokus dengan pekerjaan yang ada di Solo dulu," kata Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis tersebut. Hingga sejauh ini, jelas Airlangga, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.***
