Network
Menurut Eka, hubungan kebijakan Perhutsos dan KHDPK dengan majunya Gibran secara tidak langsung telah terkoneksi dengan dinasti politik Presiden Jokowi.
Sebab, Presiden Jokowi sempat menyampaikan di acara penyerahan sertifikat yang diadakan di Gelora Bung Karno bahwa pembagian lahan melalui Perhutsos dan KHDPK mencapai 12,7 juta hektare. Dan saat ini masih terealisir setengahnya.
"Tidak terbayang jika kerusakan hutan 12,7 juta hektare ini terjadi. Sekarang saja baru 6 juta hektare dibagi-bagi saja bencana sudah di mana-mana, contoh di Garut hutan lindung habis dibagikan.
Baca Juga: Inilah Daftar Terbaru Desa yang Dilewati Tol Getaci di Kabupaten Tasikmalaya
"Disini kita perlu menangkap bahwa kebijakan Menteri LHK ini siapa yang mengambil keuntungannya ? Saya kira ini penting untuk menjadi pemikiran kita kedepan," tuturnya.
Untuk itu, Eka Santosa yang juga Ketua Dukung Ganjar Presiden ke-8 DGP8, Jawa Barat mengatakan mata rantai politik dinasti harus diputus.
Caranya mengapresiasi program yang telah disusun Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD tentang lingkungan.
"Tidak ada keraguan lagi tentang program dan sikap tegas Ganjar Pranowo-Mahfud MD tentang Program Ekonomi Hijau. Bagaimana kehadiran alam dan lingkungan untuk kemakmuran masyarakat dengan memperhatikan ekosistem," pungkasnya.***
