Network
DESKJABAR - Rencana pemerintah Indonesia mengimpor beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog dalam waktu dekat, mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Ketersediaan beras dinilai melimpah, pihak KTNA, Perhiptani, dan FKP4S menolak impor beras, karena memprediksi cadangan di masyarakat cukup, berkaitan produksi pertanian.
Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Fathan Al Rasyid, di Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022, mengatakan Pemerintah tidak perlu impor beras, karena cadangan beras yang ada di masyarakat cukup.
Baca Juga: Jawa Barat Jadikan Pertanian Kekuatan Ekonomi Hadapi Tahun 2023, Petani Milenial Digenjot
“Tidak perlu impor beras, karena sebeneranya barang nya (gabah) ada di tangan petani, yang perlu dilakukan adalah gerakan penyerapan gabah dari petani,” ujarnya, melalui siaran pers.
Ia menilai, tidak perlu emosional dalam menghadapi isu ini, cadangan beras di masyarakat cukup.
“Petani dalam rangka ketahanan pangan keluarga punya stok, pedagang pengecer juga punya stok, begitupun penggilingan, sedangkan di Bulog itu kan cuma 5%,” katanya.
Baca Juga: Pertanian, Budidaya Mangga Jawa Barat, Mesin Pembasmi Lalat Buah Dibuat di Karawang Dukung Pemasaran
Menurut Fathan, Bulog mungkin kesulitan karena tidak punya pasukan (personil) di tingkat lapangan untuk proses penyerapan gabah.
Tetapi adalah peran Kementerian Pertanian, penyuluh, dan koperasi. Perhiptani sudah punya koperasi, yang salah satu tujuannya adalah membantu pemerintah mencukupi cadangan nasional dan juga untuk komersial lanjutnya.
“Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu Impor, yang perlu dipikirkan itu bagaimana kita menjadi negara pengekspor beras selain mencukupi kebutuhan pangan sendiri,” kata Fathan.
Baca Juga: Anggur Lonjong Oleh-Oleh Khas Bandung, Wisata Pertanian, Dimana Bisa Membeli ?
Ia menilai, cadangan pangan kita sebenarnya sudah cukup, sekarang bagaimana memikirkan bisa ekspor.
Bahkan, kata Fathan, tidak usah buka hutan untuk lahan baru, kalau mau menanam padi di pinggir sungai (sawah terapung) hitung saja berapa banyak kita punya sungai yang bisa dimanfaatkan.
Ketua Forum Komunikasi (FK) Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Andi Burhan Badurahman, juga mengatakan, “Tidak Perlu Impor beras, walaupun cadangan beras di Bulog menipis, namun cadangan beras di masyarakat masih banyak”.
Baca Juga: Pertanian, Mangga Sumedang Bersiap Ekspor ke Jepang, KBRI Tokyo Hubungkan Akses Pasar
Solusinya agar tidak impor adalah dengan menerapkan pertanian presisi dan regeneratif perlu diterapkan tambah Andi
Tanggapan juga dating dari Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor.
Dalam keterangan tertulisnya Yadi Sofyan Noor mengatakan, “Bulog bisa memenuhi gudangnya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan jika mau membeli Gabah Kering Giling (GKG) atau beras petani dengan harga pasar,” kata Yadi Sofyan Noor.
Baca Juga: D’Sartani, Platform Pemasaran Pangan dan Hortikultura Pertanian Jawa Barat, Diluncurkan di Bandung
Dari pantauan di lapangan saat ini, menurut Yadi Sofyan Noor mengatakan, rata rata harga beras di penggilingan sebesar Rp 10.300/kg, sementara harga yang ditetapkan Bulog masih diangka Rp 9.700/kg.
Harga di penggilingan ditentukan oleh harga gabah di lapangan, rata rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sudah mencapai harga Rp 5.800/kg.
“Kita sudah sepakat untuk memakai satu sumber data yakni data BPS. Dan data BPS mencatat bahwa produksi beras tahun 2022 mengalami kenaikan. BPS menghitung berdasarkan data dari produksi gabah atau beras secara nasional,” ujar Yadi Sofyan Noor.
Baca Juga: Pertanian, Golden Melon di Pekarangan, Manfaat Kesehatan Mencegah Stoke, dan Cara Budidaya
Menurut data luas panen dan produksi padi yang dirilis BPS pada Oktober 2022, total luas panen padi 2022 diperkirakan mencapai 10,61 juta hektar atau naik 1,87 persen dari 2021. Dari luas panen tersebut, diperkirakan total produksi padi mencapai 55,67 juta ton gabah, meningkat 2,31 persen dari 2021.
“Jika dikonversi, produksi beras diproyeksi mencapai 32,07 juta ton, meningkat 2,29 persen dari produksi tahun lalu. Jadi tidak ada alasan untuk impor beras karena stok dari panen 2022 mencukupi,” cetusnya.
Menurut Yadi, kenaikan harga BBM memicu secara berantai kenaikan sarana produksi untuk budidaya tanaman padi. Jadi wajar saja jika kemudian harga gabah ataupun beras ikut naik karena petani harus menutupi biaya produksinya.
“Ini saatnya pemerintah membuktikan kepeduliannya kepada petani, melalui BULOG untuk membeli produksi padi petani dengan harga yang ekonomis, meskipun kita sama sama mengetahui harga beras impor lebih murah” kata Yadi.
Masalah pangan adalah masalah kedaulatan bangsa. Ada semacam ketidakadilan bagi petani padi pada saat BBM naik.
Petani ingin menjual padinya dengan harga wajar untuk menutupi biaya produksi namun selalu dibayang-banyangi oleh impor beras.
Baca Juga: Pertanian Padi Jawa Barat, Serangan Hama Tikus Menurun, Walau Terjadi Banjir
“Kita juga tidak bisa mengatakan kepada petani, ’kalau tidak untung menanam padi kenapa tidak menanam komoditi lain yang menguntungkan,” ujarnya.
Ditambahkan, sebagian petani masih melakukan kegiatan panen di sentra-sentra produksi padi mulai di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sampai di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Sebagian lagi sudah tahap tanam dan masih ada yang tahap pengolahan tanah untuk tanam bulan Desember ini. ***
