Network
DESKJABAR - Anggaran sebesar Rp11 triliun, telah disiapkan pemerintah untuk melanjutkan program Kartu Prakerja dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kartu Prakerja akan masuk ke dalam pos perlindungan masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp 153,7 triliun pada tahun depan.
"Ini untuk peningkatan kemampuan atau skill pekerja, baik reskilling maupun upskilling," ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin 16 Agustus 2021.
Dijelaskan, dana perlindungan masyarakat pada tahun 2022 meliputi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu Rp 28,7 triliun, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM senilai Rp 45,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 11 triliun.
Baca Juga: Bansos Khusus Anak Yatim yang Orang Tua Meninggal Akibat Covid-19, Jadi Prioritas Pemerintah
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Pembukaan Pusat Perbelanjaan dan Mal akan Diperluas
Kemudian, ada pula dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp 5,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 27,2 triliun, serta cadangan perluasan Rp 36,16 triliun.
Cadangan perluasan akan mencakup bansos tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp12,02 triliun, Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM sebesar Rp 7,1 triliun, bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 triliun, serta cadangan perlindungan masyarakat Rp 9 triliun.
Selain perlindungan masyarakat, Airlangga menuturkan akan ada dana untuk penanganan kesehatan Rp 148,1 triliun dalam program PEN tahun 2022.
Maka dari itu, ia berharap dengan anggaran APBN 2022, pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi masyarakat dari dampak Covid-19.
"Dengan demikian, selain agar daya beli bisa tertahan juga bisa memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan di sektor konsumsi," tutup Airlangga.***
