Network
DESKJABAR - Niat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melanjutkan rencana untuk mersertifikasi da'i penceramah, banyak diprotes kalangan umat Islam.
Protes bermunculan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), aktivis Islam, partai politik Islam, dll.
Kali ini, anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi program sertifikasi da'i berjudul Kompetensi Penceramah yang akan diluncurkan oleh Kementerian Agama RI.
Wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak tahun 2015 dan terus ditolak oleh berbagai ormas besar di Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi).
Hidayat Nur Wahid menilai, sertifikasi para da'i atau peceramah, adalah bentuk sikap diskriminatif pemerintah Indonesia kepada umat Islam.
Baca Juga: Febri Diansyah Sentil Ketua KPK Firli Bahuri yang Enggan Memenuhi Panggilan Komnas HAM
Hidayat mempertanyakan kebijakan Menag Yaqut yang justru hendak melanjutkan program yang kontroversial tersebut, sekalipun dengan beberapa perubahan, di tengah kekecewaan warga dan wmat terhadap berbagai kebijakan pemerintah seperti tes wawasan kebangsaan KPK dan pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia oleh Kemenag.
Juga belum maksimalnya capaian program prioritas Kemenag seperti jumlah formasi PPPK untuk guru agama dan sertifikasi guru dan dosen agama, serta penanggulangan dampak dari covid-19 di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemenag.
“Wacana program sertifikasi da;i yang kembali digulirkan Kementerian Agama ini menambah luka umat Islam yang telah dibuat kecewa dengan pembatalan haji sepihak oleh Pemerintah. Menag harusnya memahami kondisi tak kondusif itu, dan menghentikan wacana program kontroversial ini,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, yang dilansir Fraksi PKS, Rabu, 8 Juni 2021.
