Network
DESKJABAR - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong program-program pelatihan vokasi yang diberikan di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja, sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional berbasis tenaga kerja produktif.
"Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja harus disesuaikan atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Wapres Ma’ruf Amin saat meresmikan BLK Komunitas Tahun 2021 dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa 8 Juni 2021.
Wapres menjelaskan tantangan yang dihadapi para pengurus BLK Komunitas saat ini antara lain memberikan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam menghadapi persaingan global.
Baca Juga: Gerhana Matahari Cincin akan Segera Terjadi, Namun Tidak Dapat Dilihat dari Indonesia
“Dengan mendapatkan pengalaman pelatihan vokasi di BLK Komunitas, maysarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia usaha melalui penguasaan IPTEK, riset dan inovasi”, katanya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BLK Komunitas memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
"Sinergitas antara pemerintah dan lembaga keagamaan, dunia industri dan serikat pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Ida.
Pengangguran masih tinggi
Menyinggung persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan semakin kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma’ruf.
Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
