KERAS, Dedi Mulyadi Kritik Alih Fungsi Lahan: Menteri Kehutanan Jangan Ngomong yang Lain

- 8 April 2021, 19:50 WIB
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi saat diwawancari Deddy Corbuzier di Kanal Youtube Deddy Corbuzier pada 27 Januari 2021
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi saat diwawancari Deddy Corbuzier di Kanal Youtube Deddy Corbuzier pada 27 Januari 2021 /tangkapan laya facebook/dedi corbuzier/

DESKJABAR – Dengan nada bicara yang tinggi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengkritisi kebijakan pemerintah yang akan menjadikan hutan sebagai kawasan food estate dengan alasan menjaga ketahanan pangan dalam negeri.

Hal itu dikatakan oleh Dedi Mulyadi saat rapat dengan tiga kementerian yang bermitra dengan Komisi IV DPR RI seperti terlihat dalam akun youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis 8 April 2021.

“Menteri kehutanan ngomongin food estate. Menteri kehutanan ngomongin hutan lindung bisa diubah jadi kawasan food estate,” ujarnya.

Baca Juga: Kembali Bermain di Stadion Maguwoharjo Sleman, Ini yang Dikatakan Pelatih Persib Robert Alberts

Baca Juga: HORE, Preman Pensiun 5 akan Kembali Tayang Mulai 13 April, Tontonan Segar di Bulan Ramadhan

“Logika menteri kehutanan tuh satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Enggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain biar urusan menteri pertanian,” ujar Dedi lagi dengan nada bicara tinggi.

Menurut Dedi jika logika tersebut masih dilakukan bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan hutan yang diubah menjadi lahan pertanian. Hingga akhirnya terjadi bencana di mana-mana.

“Bandung selatan hancur, Garut selatan hancur, Bandung utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi. Kehancuran ini mau kita lemparkan ke Kalimantan, kita lebarkan ke Sumatera? Enggak cukup penderitaan yang dialami orang Jawa?,” ucapnya.

Dedi menegaskan pola pikir tersebut harus segera diubah agar kehidupan di Indonesia terus berlangsung. “Ini harus segera diubah mindset berpikir ini. Supaya negeri ini berkesinambungan tidak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus (ada),” katanya.

Ia menilai jika Indonesia ingin mencapai swasembada dan berhenti impor kebutuhan pangan maka harus dimulai dari pemberdayaan desa. Contohnya setiap desa harus memiliki gudang beras sendiri sebagai cadangan pangan.

Halaman:

Editor: Zair Mahesa


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x