DESKJABAR – Program makan siang gratis yang jadi bahan kampanye pasangan Prabowo Subianto –Gibran di Pilpres 2024, sudah mulai dibahas di Istana. Bahkan akan ada kementerian khusus yang ngurus makan siang gratis di kabinet mendatang.
Kementerian khusus ini akan dibentuk karena program makan siang yang rencananya akan dimulai tahun 2025, diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun. Jumlah yang besar di tengah upaya pemerintah untuk menjaga agar defisit APBN 2025 tidak membengkak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menyebutkan, data calon penerima makan siang gratis sudah siap berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Jumlahnya mencapai 70,5 juta anak.
Meski sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai dalam penghitungan suara Pilpres 2024, namun program yang diusung Prabowo-Gibran itu sudah dibahas di Rapat Terbatas di Istana Negara pada Senin 26 Februari 2024.
Dimulai 2025, Penerima 70,5 Juta Anak
Usai Rapat Terbatas di Istana, Airlangga Hartarto mengemukakan program makan siang gratis yang diusung Prabowo – Gibran akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025 secara bertahap.
Airlangga memaparkan bahwa program makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap dimana tahap awal akan diberikan kepada balita hingga ibu hamil. Selanjutnya program dilanjutkan hingga ke tahap SMP dan daerah dengan angka stunting tinggi.
Menurut Airlangga, data penerima program makan siang gratis tersebut sudah ada yang diperoleh berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan.
Data tersebut berasal dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Adapun datanya adalah :
- Balita : 22,3 juta
- Anak TK : 7,7 juta
- SD : 28 Juta
- Madrasah hingga SMP : 12,5 juta
Seperti diketahui, program makan siang gratis diperkirakan akan membutuhkan anggaran hingga Rp 400 triliun. Menurut Airlangga, anggaran program sampai saat ini masih dihitung oleh kementerian dan lembaga terkait.
Kementerian Khusus Makan Siang Gratis
Airlangga Hartarto juga memaparkan bahwa untuk merealisasikan program makan siang gratis, rencananya Prabowo-Gibran akan membentuk kementerian baru yang akan mengurus program tersebut.
Pembentukan kementerian baru tersebut akan dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024.
“[Pembentukan kementerian baru] itu masih tunggu keputusan KPU dulu,” kata Airlangga.
Hal menarik lainnya selain pembahasan program makan siang gratis yang sudah dibahas di Istana meski penghitungan KPU belum selesai adalah program ini juga sudah masuk dalam APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: AHY Menggebrak, Akan Libas Mafia Tanah di Indonesia Demi Bela Rakyat KecilPrabowo
Alasannya menurut Airlangga supaya program makan siang gratis bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.
"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. keberlanjutan. oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di inmark di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksanaan RAPBN adalah pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar," jelasnya.
Terkait defisit APBN 2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar 2,48%-2,8%.
Airlangga memastikan program makan siang gratis itu berjalan meski pemerintah memprediksi adanya defisit anggaran yang terjadi sekitar 2,4% - 2,8%.***