DESKJABAR - Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa menilai kehadiran kebijakan Perhutanan Sosial (Perhutsos) Permen KLHK No 39/2017 dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) SK Menteri KLHK No 287/2022 di Kawasan Hutan Negara, diduga telah dijadikan alat untuk mobilisasi melanggengkan kekuasaan dinasti oleh Presiden Jokowi.
Eka mengatakan hal ini mulai nampak usai 6 juta hektare lahan yang telah dibagi-bagi oleh Jokowi, nyatanya bukan diberikan kepada masyarakat, melainkan kepada para pendukungnya demi melanjutkan kepemimpinan saat ini.
"Kehadiran KHDPK dan Perhutsos apa benar kebijakannya untuk kesejahteraan rakyat? Rakyat yang mana? Regulasi mengalihkan fungsi lingkungan hutan itu hingga saat ini mencapai 6 juta hektare kurang bijak," tutur Eka yang juga mantan pimpinan Komisi II DPR RI ini.
Dia menambahkan, indikasi mengarah ke politik dinasti semakin kuat kala putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Cawapres bagi Capres Prabowo Subianto.
Menurut dia, majunya Gibran dengan menghancurkan tatanan hukum di institusi sekelas Mahkamah Konstitusi pun, semakin mengarahkan bahwa Perhutsos dan KHDPK hanya alat untuk bagi-bagi lahan kepada pendukungnya.
"Apa iya membangun sebuah dinasti harus mengorbankan suatu tata nilai budaya politik demokrasi? Tapi saya yakin sekarang masyarakat kita dewasa," tutur mantan Ketua DPRD Jabar tersebut.
Menurut Eka, hubungan kebijakan Perhutsos dan KHDPK dengan majunya Gibran secara tidak langsung telah terkoneksi dengan dinasti politik Presiden Jokowi.
Sebab, Presiden Jokowi sempat menyampaikan di acara penyerahan sertifikat yang diadakan di Gelora Bung Karno bahwa pembagian lahan melalui Perhutsos dan KHDPK mencapai 12,7 juta hektare. Dan saat ini masih terealisir setengahnya.
"Tidak terbayang jika kerusakan hutan 12,7 juta hektare ini terjadi. Sekarang saja baru 6 juta hektare dibagi-bagi saja bencana sudah di mana-mana, contoh di Garut hutan lindung habis dibagikan.
Baca Juga: Inilah Daftar Terbaru Desa yang Dilewati Tol Getaci di Kabupaten Tasikmalaya
"Disini kita perlu menangkap bahwa kebijakan Menteri LHK ini siapa yang mengambil keuntungannya ? Saya kira ini penting untuk menjadi pemikiran kita kedepan," tuturnya.
Untuk itu, Eka Santosa yang juga Ketua Dukung Ganjar Presiden ke-8 DGP8, Jawa Barat mengatakan mata rantai politik dinasti harus diputus.
Caranya mengapresiasi program yang telah disusun Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD tentang lingkungan.
"Tidak ada keraguan lagi tentang program dan sikap tegas Ganjar Pranowo-Mahfud MD tentang Program Ekonomi Hijau. Bagaimana kehadiran alam dan lingkungan untuk kemakmuran masyarakat dengan memperhatikan ekosistem," pungkasnya.***