DESKJABAR - Berikut ini adalah contoh soal Tes Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024, pilihan ganda beserta kunci jawabannya.
Diketahui bersama, tes PPK pemilu adalah tes tertulis yang digunakan oleh panitia pemilihan kecamatan untuk mengukur kemampuan calon anggota panitia pemilihan kecamatan.
Contoh soal tes tertulis PPK dan PPS pemilu 2024 dalam artikel ini terdiri dari lima soal pilihan ganda yang lengkap dengan penjelasannya.
Baca Juga: Desa Wisata Taraju Punya Cerita, Kemenparekraf Menobatkan Masuk 100 Besar ADWI
Lima soal pilihan ganda ini bisa mencakup soal-soal yang berkaitan dengan bidang pemilihan, seperti tata cara pemilihan, peraturan pemilihan, dan kemampuan umum seseorang, seperti kemampuan matematika, kemampuan analisis, dan kemampuan berkomunikasi.
Kumpulah contoh soal tes tertulis PPK dan PPS pemilu 2024 ini ditujukan kepada calon peserta tes untuk latihan.
Meskipun calon peserta dapat mengerjakan contoh soal tes tertulis PPK dan PPS Pemilu 2024 berdasarkan prediksi tes nanti, tidak ada jaminan bahwa soal-soal yang akan muncul di tes nantinya akan sama persis dengan contoh soal yang tersedia.
Alhasil, sebaiknya calon peserta juga mempersiapkan diri dengan mengetahui materi-materi yang akan diujikan dalam tes tersebut, serta memahami tata cara pemilihan dan peraturan pemilihan yang berlaku.
Selain itu, calon peserta juga bisa mempersiapkan diri dengan melakukan latihan soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan umum, seperti kemampuan matematika dan kemampuan analisis, untuk meningkatkan peluang lulus dalam tes tersebut.
Baca Juga: Penjelasan Cara Quaritch Bisa Hidup Kembali di Film Avatar 2, Kenapa Quaritch Mengincar Jake Sully?
Nah, sebelum melihat kunci jawaban pastikan calon peserta tes PPK dan PPS Pemilu 2024, wajib terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.
Kemudian gunakan kunci jawaban dalam artikel ini untuk mengoreksi hasilnya.
Nah, berikut ini adalah contoh soal Tes Tertulis PPK dan PPS Pemilu 2024 beserta kunci jawabannya:
1. Tugas serta wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati atau walikota;
b. melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati atau walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati atau walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten dan atau kota yang bersangkutan;
e. menetapkan calon camat yang telah memenuhi persyaratan.
Jawab:b
Penjelasan, karena itu, panitia pemilihan kecamatan harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan secara efektif dan efisien.
2. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam
a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum;
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu.
Jawab:d
Penjelasan, Peraturan ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan pemilu, termasuk pendaftaran calon, penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan suara, serta penyelesaian sengketa pemilu.
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dan atau Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…
a. tiga kali secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. empat kali secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. lima kali secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. enam kali secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas
e. tujuh kali secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas
Jawab:a
Penjelasan, menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, anggota KPU akan diberhentikan bila tidak hadir tanpa alasan yang sah selama tiga kali berturut-turut dalam satu bulan.
4. Penggantian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …
a. anggota Komisi Pemilihan Umum digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
d. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya seleksi ulang
e. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya oleh Bawaslu
Jawaban: a
Baca Juga: 5 Manfaat Ruku untuk Kesehatan Fisik dan Mental
Penjelasan, jika terjadi pemberhentian anggota KPU sebelum masa jabatannya berakhir, maka anggota KPU tersebut akan digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya yang telah terpilih melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU.
5. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….
a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. mendapatkan peringatan keras dari DKPP
d. mendapatkan peringatan dari Bawaslu
e. mendapatkan peringatan keras KPU
Jawaban: a
Penjelasan, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU Provinsi. Menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
Itulah lima contoh contoh soal tes PPK dan PPS pemilu 2024, pilihan ganda beserta kunci jawabannya yang Lengkap dengan Penjelasannya dilengkapi dengan penjelasannya, seperti dilansir DeskJabar.com dari laman https://www.kpu.go.id.***