DESKJABAR- Kasus Penembakan polisi terus bergulir dan mendapat perhatian masyarakat luas tentang kejadian yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Berdasarkan pernyataan resmi dari kepolisian, kasus penembakan polisi itu terjadi di Rumah Kadiv Propam Polri pada 8 Juli lalu.
Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan cara masuk ke kamar istri Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Sementara istri Kadiv Propam berteriak hingga akhirnya terdengar oleh Bharada E lalu menanyakan ada apa.
Tapi Brigadir J malah melesatkan tembakan namun tidak mengenai Bharada E, dan saat itu dibalas dengan tembakan hingga akhirnya saling temakan.
Brigadir J akhirnya dapat dilumpuhkan hingga tewas.
Kejadian itu terus bergulir hingga ramai diperbincangkan termasuk keluarga korban mempertanyakan soal kasus tersebut.
Bahkan belakangan Ketua RT tempat kediaman Kadiv Propam, Seno Sukarto menyebut Bareskrim Polri telah mengganti CCTV di lingkungan Komplek PErumahan Polri Duren Tiga Jakarta selatan pasca insiden penembakan polisi itu.
Pernyataan itu mengundang kontroversi di masyarakat hingga Mabes Polri pun menanggapi atas pernyataan itu.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto mengatakan pergantian itu ditujukan untuk kepentingan penyidikan. Lalu ditepisnya, dia menyebut yang diganti adalah decoder, bukan kamera CCTV.
"Mungkin yang dimaksud adalah dekoder CCTV lingkungan yang ada di pos, karena yang lama disita (penyidik)," ujar Budhi Herdi.
Dengan alasan CCTV di pos satpam disita penyidik, maka pihaknya kemudian mengganti dengan yang baru. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan tetap berjalan.
Baca Juga: Sebagai Bukti dari Peristiwa Penembakan, Lagi-lagi CCTV dalam Keadaan Rusak
"Dan agar CCTV di lingkungan Kompleks Aspol Duren Tiga tersebut tetap beroperasi, maka diganti yang baru," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Polri telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini.
Tim ini dikomandoi Wakapolri serta dibantu Irwasum, Kabareskrim, Kabaintelkam, AS SDM Polri. Dari pihak eksternal, Kompolnas dan Komnas HAM juga dilibatkan.
"Kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan secara transparan, objektif dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota, kami juga ingin peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Tim bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada," sambungnya.***