Survei CPCS: Hanya 25 Persen Publik yang Merasa Tidak Puas dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf  

22 Maret 2021, 21:01 WIB
Survei yang dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS) terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. /ANTARA/HO-Survei CPCS/

 

DESKJABAR - Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak negatif, publik menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah yang paling tepat.

Hal itu tercermin dari Hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin mencapai 70,7 persen.

“Setahun pandemi Covid-19, publik menilai pemerintahan periode kedua Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin bekerja keras mengatasi krisis kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan”, kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin 22 Maret 2021.

Baca Juga: Arab Saudi Segera Mengumumkan Secara Resmi Soal Pelaksanaan Haji 2021

Baca Juga: Densus 88 Tangkap Lagi 22 Terduga Teroris di Tiga Provinsi, Total Kini sudah 44 Orang yang Diciduk

Baca Juga: BKPRMI Siap Bina Ustaz dan Ustazah, Kapolri Ajak Pemuda Masjid Tangkal Radikalisme dan Intoleransi

Survei CPCS dilakukan pada 5-15 Maret 2021, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Bagi masyarakat, lanjut Okta, pandemi merupakan fenomena global yang tidak hanya dirasakan di Indonesia.

"Tiap-tiap negara harus mencari jalan keluar yang paling tepat, terkait dengan sumber daya yang tersedia dan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan," katanya.

Pada awal pandemi, sebagian kalangan menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem berupa "lockdown" atau karantina wilayah.

Namun, kata dia, Presiden Jokowi memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mengingat beratnya pukulan terhadap sektor-sektor ekonomi jika pemerintah memberlakukan lockdown.

Baca Juga: HUMOR SUEB: Warung Tegal

Tanpa lockdown sekalipun, perekonomian terjun bebas hingga berujung pada resesi. Sementara itu kurva terus naik hingga menembus 1 juta kasus konfirmasi positif Covid-19.

"Angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebesar 25,4 persen. Ini mewakili masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kritik terhadap penanganan pandemi di sektor kesehatan," kata Okta.

Sisanya, tambah dia, masih ada yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab 3,9 persen.

Dia menambahkan, publik masih melihat bagaimana upaya vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus.

"Begitu pula dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi agar pertumbuhan bisa kembali ke era sebelum pandemi," tutur Okta.***

Editor: Zair Mahesa

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Terpopuler