Network
DESKJABAR – Ditengah efouria warga Kota Bandung untuk menyambut Tol Dalam Kota Bandung atau disebut dengan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) malah muncul adanya penolakan dari Pusat Kajian Infrakstruktur Strategis (Pukis). Dalam penolakan tersebut disebutkan alasan alasan yang menjadi dasar penolakan tol dalam kota Bandung.
Tol Dalam Kota Bandung sendiri sudah terhenti 17 tahun dan kini akan segera dibangun setelah ada kepastian saat pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Pj Walikota Bandung Bambang Triyuliono. Atas informasi itu disebutkan Tol Dalam Kota Bandung akan segera dibangun bersama empat agenda pembangunan infrastruktur prioritas lainnya di Jawa Barat.
Sementara itu Pukis tidak hanya menolak pembangunan Tol Dalam Kota Bandung itu tapi dibatalkan, tak usah dibangun karena menurutnya banyak madzorotnya dari pada maslahatnya. “Pembangunan jalan tol dalam kota sudah tidak relevan dengan kebutuhan perkotaan dan bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah metropolitan,” ujar Direktur Eksekutif PUKIS M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya sebagai pres rilis yang diterima Redaksi DeskJabar pada Jumat 8 Maret 2024.
Alasan Menolak Tol Dalam Kota Bandung
1. Solusi untuk mengatasi masalah kemacetan perkotaan adalah penyediaan transportasi umum yang andal, bukan menambah ruas jalan baru, apalagi membangun jalan tol dalam kota.
“Jalan tol dalam kota memang dapat membawa manfaat jangka pendek, tetapi disertai dengan mudarat jangka panjang yang jauh lebih besar karena orientasinya pada kendaraan pribadi. Artinya, keberadaan jalan tol dalam kota justru akan menambah parah kemacetan perkotaan. Pemerintah pusat dan daerah mestinya tetap fokus membenahi dan mengembangkan angkutan umum massal khususnya di wilayah Bandung Raya,” kata Gibran.
2. Rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung bertentangan dengan semangat pembangunan Indonesia-sentris yang selalu digaungkan Presiden Jokowi. Mengacu rilis resmi dari Kementerian PUPR, Jalan Tol Dalam Kota Bandung akan menjadi proyek yang diprakarsai pemerintah (solicited).
Artinya, terdapat konsekuensi anggaran yang muncul karena pemerintah harus mendanai pengadaan tanah melalui APBN. “APBN mestinya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan, terutama di luar Jawa. Ini sejalan dengan perintah Presiden Jokowi bahwa pembangunan tidak boleh Jawa- sentris tetapi harus Indonesia-sentris,” ujar Gibran.
