Network
DESKJABAR - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia ( PB PGRI) bakal menggelar kongres pada bulan Maret 2024. Untuk kepentingan guru di seluruh Indonesia, Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengusulkan hal ini kepada pengurus PB PGRI yang harus segera dilakukan.
Kongres PGRI digelar untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua PB PGRI untuk lima tahun ke depan dan dipilih oleh pengurus di tingkat Kabupaten Kota yang memiliki hak suara.
Kongres PB PGRI berlangsung dalam lima tahun sekali. Ini dilakukan untuk memilih kepengurusan yang baru di tingkat pusat atau PB PGRI.
Tahun ini, kongres PB PGRI bakal berlangsung di Jakarta dan semua pengurus PGRI di tingkat Kabupaten Kota yang memiliki hak suara akan menentukan siapa sosok yang layak untuk memimpin PGRI lima tahun ke depan.
Baca Juga: IPB University Gelar Workshop Guru BK, Tips dan Trik Menghadapi Generasi Z
Hal penting
Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, H Akhmad Juhana memiliki pesan khusus menjelang pelaksanaan kongres PB PGRI pada tahun 2024 sekarang ini Ada hal penting yang harus diperhatikan pengurus PGRI di tingkat pusat dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Kata Akhmad Juhana, harus ada pola strategis yang mesti dibangun oleh PB PGRI dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa berpihak kepada guru.
"Menjelang kongres PB PGRI, kami di daerah mengusulkan agar ada perubahan pola strategis yang dibangun PB PGRI dengan pemerintah pusat," kata Akhmad Juhana Rabu 24 Januari 2024.
Kata Akhmad Juhana pola komunikasi dengan pemerintah pusat harus dibangun agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada guru.
Selama lima tahun ini kata Akhmad Juhana, guru belum merasakan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menguntungkan bagi kepentingan guru.
Justru sebaliknya, banyak kebijakan yang malah memberatkan pihak guru terutama guru guru di daerah. Padahal jika melihat hubungan antara PB PGRI dengan pemerintah pusat sangat baik.
"Hubungan Ketua PGRI sekarang ini dengan pemerintah pusat sangat baik, itu dibuktikan dengan hadirnya Presiden dalam setiap kegiatan PGRI," kata Akhmad Juhana.
Baca Juga: Di Balik Rahasia Guru Sepuh Hadiri Reuni Akbar Lintas Angkatan SDN Bandung Kulon, Ini Tipsnya
Hanya saja, hubungan baik antara ketua PB PGRI dengan pemerintah pusat tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh guru di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.
Makanya harus ada daya dongkrak yang kuat dari PB PGRI dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada keberpihakan kepada guru.
"Kami PGRI Kabupaten Tasikmalaya menyakini kalau ketua umum mampu melakukan konsolidasi yang baik di dalam tubuh PGRI. Hanya saja butuh strategi yang baik dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat," tegas Akhmad Juhana.
Komunikasi
Selama ini PGRI sudah sering melakukan komunikasi dengan Menteri Pendidikan terkait dengan kepentingan guru. Hanya saja apa yang menjadi kepentingan guru belum bisa direspon oleh pihak kementerian Pendidikan.
Akhmad Juhana memberikan contoh bagaimana pola komunikasi yang dibangun PGRI Kabupaten Tasikmalaya dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Ketua PGRI Jabar Didorong Para Guru di Tasikmalaya Jadi Anggota DPD RI Pada Pemilu 2024
Sehingga pemerintah Kabupaten Tasikmalaya banyak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan bagi para guru. Ada keberpihakan yang luar bisa dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap PGRI dan guru.
Termasuk adanya bantuan sepeda motor dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk kendaraan operasional para pengurus PC PGRI di tingkat kecamatan.
Pada bulan Desember 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan bantuan kendaraan operasional bagi Ketua PC PGRI untuk 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.
Bantuan ini merupakan yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, karena sejatinya, belum ada pemberitahuan daerah di Indonesia yang bisa membantu memberi kendaraan operasional bagi pengurus PGRI di tingkat Kecamatan.***
