Network
DESKJABAR - Aktivis Jawa Barat Agus Satria mengkritik Gubernur Ridwan Kamil yang dikabarkan pergi ke Cina. Padahal permasalahan kasus PPDB Jabar 2023 masih ruwet terlebih adanya data 4 ribu lebih siswa yang ditolak karena kecurangan terhadap data pendaftar.
"Padahal pemerintah daerah harus mengutamakan kepentingan anak-anak untuk bersekolah," katanya. Agus pun menyebutkan sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko.
"Jokowi" Widodo bahwa anak-anak harus memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Dan kepala daerah seperti bupati, wali kota dan gubernur diharapkan dapat memperhatikan hal tersebut tanpa terkecuali.
Baca Juga: Ridwan Kamil akan Dilaporkan BAC hingga Digugat Panji Gumilang, Presiden Siapkan Penggantinya
"Maka dari itu, Gubernur Jawa Barat harus bertanggung jawab penuh untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak dalam mengakses pendidikan. Termasuk menjamin 4.791 nasib anak yang didiskualifikasi dari PPDB 2023 untuk tetap melanjutkan pendidikan," katanya.
Menurut Agus, tanggung jawab Gubernur Jabar juga seharusnya melingkupi psikologis 4.791 anak-anak yang didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2023. Terlebih mayoritas kecurangan berasal dari para orang tua. Sementara anak-anak harus memiliki kebutuhan untuk dicintai dan respek sehingga harga diri mereka tetap terjamin.
Kemudian Agus pun menyebutkan tindak tegas Gubernur seharusnya tidak hanya dialamatkan kepada anak-anak/masyarakat. Pengawasan yang lebih ekstra terhadap perangkat PPDB Jabar 2023, dalam hal ini Disdik Jabar dan OPD terkait mutlak diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab dari Gubernur Jabar.
Gubernur Jabar, khususnya Dinas Pendidikan diminta fokus menyikapi karut marut dari PPDB Jabar 2023. Artinya, tidak meremehkan dengan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, provinsi apalagi ke luar negeri sebelum PPDB Jabar 2023 benar-benar tuntas dari permasalahan yang ada.
