Network
DESKJABAR - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap tenaga kerja dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) diluar negeri selalu ada saja terjadi. Banyak upaya yang harus dilakukan untuk menekan TPPU terhadap PMI atau biasa dikenal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus melakukan edukasi dan literasi mengenai bagaimana masyarakat Indonesia bisa bekerja di Luar Negeri tanpa diintimidasi atau mengalami masalah saat berada di negara tujuan untuk bekerja.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan, ada empat upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh sindikat calo penyalur pekerja migran ilegal.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja Meningkat Semenjak Covid-19 Menurun, BP Jamsostek Bayar Klaim JKK Rp 2,4 Triliun
Ke empat langkah yang dilakukan secara pararel itu kata Benny adalah sosialisasi yang dilakukan secara masif yang harus dilakukan setiap instansi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
"Kemudian diseminasi informasi aktif yang harus dilakukan, sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai proses pemberangkatan pekerja migran resmi yang difasilitasi oleh negara, " terang Benny Ramdhani, disela Sosialisasi BP2MI dan Halal Bihalal “Penguatan Jurnalistik Tentang Literasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang digelar Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Jabar dan BP2MI di Hotel Asrilia Kota Bandung, Jumat 12 Mei 2023.
Untuk yang ketiga menurut Benny, ada pencegahan yang progresif, ini merupakan hal penting.
"Yang keempat adalah adanya penegakan hukum yang revolutif, " terangny.
