Network
DESKJABAR- Diduga banyak kebocoran anggaran di Pemkot Bandung, elemen masyarakat meminta jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat turun ikut terlibat mengawasi sektor pendapatan daerah atau pajak.
Elemen masyarakat yang selalu melakukan pemantauan dan pemerhati dibeberapa dinas kota Bandung terutama di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung indikasi kebocoran begitu menganga.
Dari itulah untuk menyelamatkan dan mencegah terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi yang dapat berpotensi terjadi jaksa harus hadir.
Baca Juga: 29 Calon Haji Tasikmalaya Keracunan, Lebih 100 Warga Ikut Jadi Korban, Ini Kronologinya
"Memang seharusnya seperti itu. Karena pengawasan pendapatan daerah ini juga jadi salah satu tugas dan fungsi aparat penegak hukum (APH)," ujar Koordinator Forum Peduli Bandung Kandar Karnawan kepada wartawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung, Senin 31 Mei 2022.
Kang Aan, panggilan Kandar Karnawan menuturkan hal itu bukan tanpa sebab. Dijelaskannya berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada dugaan kejanggalan dalam penerimaan pajak di Kota Bandung.
Hal yang fatal munculnya tim verifikasi pajak dadakan yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah wajib pajak di Kota Bandung.
"Tim verifikasi ini dari informasi yang kita dapat dibentuk melalui sprint (surat perintah). Akan tetapi tidak ada dasar dari sprint tersebut," tutur dia.
Kandar meyakini hal ini akan berpotensi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada potensi pajak yang bisa lepas.
Menurut dia, adanya hal tersebut berbanding terbalik dengan target pendapatan Pemkot Bandung.
"Sekarang baru menggeliat dari sektor usaha. Di satu sisi, Pemda harus mengejar potensi pendapatan, tapi di sisi lain didatangkan masih ada oknum," tutur dia.
Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, pihaknya sudah membuat laporan pengaduan ke Kejati Jabar.
Baca Juga: UPDATE! Kode Redeem ML 31 Mei 2022 Terbaru, Gratis Skin Roger Cyborg Werewolf
Kandar meminta agar dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur negara yang berusaha menyalahgunakan wewenang.
"Bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur negara dalam penegakan supremasi hukum adalah salah satu bentuk aksi dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.***
