Network
DESKJABAR - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan saat ini Pemda Provinsi Jabar intens menyusun rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Dana sebesar Rp 50 Miliar dialokasikan untuk bansos provinsi yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak PPKM Level 4.
"Jumlahnya masih belum pasti, baik jumlah sasaran ataupun nilainya. Tapi, kalau lihat kemarin (hasil rapat), minimal Rp 50 Miliar. Mudah-mudahan bisa bertambah. Ini gambaran (bansos) untuk di Jabar," kata Dodo Suhendar dalam jumpa pers virtual di Bandung, Jumat 23 Juli 2021.
Dodo mengatakan Pemprov Jabar sedang mematangkan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar. Rencananya, bansos tersebut akan diarahkan untuk profesi-profesi yang terdampak PPKM, seperti seniman, budayawan, dan pedagang kaki lima (PKL).
Baca Juga: Biodata dan Profil Windy Cantika Aisah yang Berusaha Pertahankan Tradisi Raih Medali di Olimpiade
"Bansos provinsi nantinya untuk mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19, khususnya PPKM, sehingga tidak beraktivitas," kata Dodo.
Dodo menjelaskan, ada 13 pintu bansos formal selama PPKM berlangsung, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota.
Tiga belas jenis bansos tersebut, yakni (1) PKH Reguler Triwulan 3; (2) BNPT/Program Sembako Reguler; (3) Bantuan Sosial Tunai; (4) Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk KPM PKH; (5) Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk BST; (6) Tambahan Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk Pemkab/Pemkot. (7) Bantuan Beras 5 kg x 1 Bulan dari Dana Non-APBN dari Kantor Sekpres.
Baca Juga: Doakan ya, Besok Windy Cantika Aisah Akan Berjuang Raih Medali Pertama bagi Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020
Kemudian, (8) Bansos Pemkab dan Pemkot (Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor); (9) BLT Dana Desa; (10) Bantuan Pelaku Usaha Mikro; (11) Bantuan Diskon Listrik; (12) Kartu Prakerja; dan (13) Bantuan Subsidi Kuota Internet.
Dodo mengatakan, jumlah penerima ke-13 bantuan tersebut di Jabar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Ia juga menjelaskan, ada penambahan penerima PKH dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jabar.
"Total Kepala Keluarga di Jabar itu sekitar 14 juta. Jika 10 juta menjadi KPM, berarti 68 persen dari seluruh keluarga di Provinsi Jabar mendapatkan bantuan sosial dari ke-13 sumber tersebut," ucap Dodo.
Baca Juga: Sebesar Rp 22,8 Triliun Klaim Rumah Sakit Covid-19 Sudah Dibayar, Kemenkes Imbau Percepat Proses Input
Jumlah penerima PKH semula 1.718.362 KK menjadi 1.813.956 KK. Kemudian, jumlah penerima BST, dari 1.957.321 KK menjadi 2.060.882 KK.
"Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos, sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," katanya.
Menurut Dodo, Dinsos Jabar akan membuka layanan pengaduan dan informasi untuk menampung masyarakat yang terdampak PPKM, tapi belum menerima bantuan dari ke-13 sumber tersebut.
"Nanti, laporan tersebut akan disambungkan dengan sumber-sumber bantuan, baik dari pemerintah, lembaga, maupun organisasi nonpemerintah. Salah satunya dengan Baznas," ujarnya.***
