Network
DESKJABAR- Kasus Banprov Jabar yang sudah menyeret tiga anggota DPRD Jabar menjadi tersangka kasus korupsi disinyalir akan terus dikembangkan. Bahkan KPK sudah mengisyaratkan akan memeriksa pihak eksekutif (pemprov) Jabar terkait sejauh mana keterlibatannya.
Pemprov Jabar yang diduga ikut andil dalam menggelontorkan dana ke DPRD yang dikemas dalam pokok pikiran (pokir) dewan. Pernyataan KPK itu tidak main-main, pasalnya langsung dikemukakan oleh Ketua KPK Firli Bahuri yang dilansir dibeberapa media massa di Jakarta.
"KPK memberikan perhatian terhadap perkara korupsi. KPK sangat merespons dugaan perkara korupsi yang terjadi berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif termasuk di Jabar," kata Ketua KPK Firli Bahuri seperti dilansir beberapa media massa Senin 14 Juni 2021.
Baca Juga: KPK : Kepala Daerah Jangan Terjerumus Korupsi Akibat Desakan Para Donatur Saat Pilkada
Menanggapi langkah KPK tersebut, Ahli hukum pidana DR Musa Darwin Pane mengapresiasi dan sekaligus meminta KPK segera mewujudkannya untuk memeriksa pihak eksekutif dalam hal ini para pejabat pemprov Jabar yang terlibat.
"Saya setuju dengan KPK yang akan mengusut dugaan korupsi megaproyek di DPRD. Namun, penegakkan hukum harus berkeadilan. KPK untuk segera mewujudkan memeriksa pihak eksekutif," ucap Musa saat dihubungi, Selasa 15 Juni 2021.
Musa yang juga Pengajar Hukum Pidana Unikom Bandung menilai dalam perkara tersebut, keterlibatan eksekutif sangat dimungkinkan. Sehingga, kata dia, KPK perlu cermat untuk mengusut kasus itu.
"Karena dalam perkara korupsi demikian, kemungkinan besar ada dua oknum yang saling bekerjasama di antara eksekutif dan legislatif. Karenanya, KPK harus adil, cermat memeriksa semua pihak terkait," tuturnya.
Hal yang sama juga dikatakan Agus Satria, Bidang Investigasi LSM Manggala Garuda Putih. Agus Satria ikut menyoroti rencana KPK tersebut. Ia pun mengapresiasinya dan berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh termasuk pihak eksekutif ikut diperiksa.
"Saya kira kasus yang terjadi ini memang perlu pendalaman. Sejauh ini hanya pihak legislatif yang disentuh KPK. Tapi jangan dilupakan juga adanya kemungkinan peran eksekutif," ujar Agus.
Ia mengapresiasi pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang secara tegas menyatakan pihaknya tak akan tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk yang menyangkut dengan dugaan korupsi di DPRD Jabar.
"Kami mendorong KPK untuk tegas dan juga bisa mengungkap kemungkinan terlibatnya pihak eksekutif dalam kasus di DPRD Jabar itu. Kami menduga kasus ini tak cuma terjadi di proyek yang ada di Indramayu, tapi juga daerah lainnya. KPK harus benar-benar objektif mengungkap semuanya," terang Agus.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam GMKI, KAMMI, PMKRI, HMI, dan HIKMAHBUDI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi mega proyek di DPRD Jabar.
Ketum HMI Badko Jawa Barat Khoirul Anam mengatakan pihaknya minta atensi khusus kepada KPK agar kejadian OTT terkait Banprov di Kabupaten Indramayu tidak terjadi di kota kabupaten lain di Jabar.
"Kasus sudah di-handle oleh KPK, dari zaman OTT Bupati di Indramayu. Cuma, penanganannya kalau kita lihat terpolarisasi. Kedua, tidak ada evaluasi baik di DPRD untuk mengevaluasi sistem dalam pokok-pokok pikiran. Kalau dari kita minta atensi khusus dari KPK karena pola tersebut objeknya di Indramayu dan itu memungkinkan terjadi di kota/kabupaten lain," katanya.
KPK merespons hal tersebut. KPK sudah menerima atensi terkait adanya kasus dugaan korupsi megaproyek di DPRD Jawa Barat (Jabar). KPK berkomitmen untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut tanpa pandang bulu.
"KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan perkara korupsi tersebut, siapa pun pelakunya," imbuh Firli.****
