Network
DESKJABAR,– Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi yang didapat pemerintah daerah dari kegiatan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik, harusnya bisa memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Harry Nurul Fuad saat menjadi pembicara dalam kegiatan "Diseminasi Informasi dan Diskusi Bonus Produksi Panas Bumi", yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Garut, di Hotel Harmoni, di kawasan wisata Cipanas Garut, Senin 7 Desember 2020.
Menurut Harry, selama ini pemanfaatan dana bagi hasil panas bumi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dampak ekonominya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat merasa kehadiran industri panas bumi di daerahnya tidak memberi keuntungan.
Baca Juga: FPI Sebut Rombongan Habib Rizieq Diserang OTK di Tol Karawang Timur
Baca Juga: Bareskrim Akan Bantu Polda Metro Jaya Kejar 4 Pengikut Rizieq Shihab yang Kabur
“Ini yang sering jadi masalah sosial di daerah, padahal kalau ada dampak ekonomi langsung, mereka bisa lebih menerima kehadiran industri pengolahan panas bumi,” ujarnya.
Harry menyebutkan, pemerintah daerah harus mulai mengidentifikasi dan memetakan sumber daya ekonomi yang ada di masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat. Setelah itu, baru mulai menyusun program ekonomi berkelanjutan.
“Masyarakat sekitar kan kebanyakan petani, buat program pengolahan pasca panen produk pertanian lokal misalnya, siapkan juga regulasi untuk menyerap pasar dari produknya dan bantu promosinya,” ujar Haary.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Agus Ismail yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut mengungkapkan, sebagai daerah penghasil, Kabupaten Garut memang mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan industri panas bumi, salahsatunya adalah dari dana bagi hasil.
