DESKJABAR - Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto dipastikan masih bisa nyalon Bupati kembali pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 sekarang ini.
Belakangan ini ramai diperbincangkan jika masa jabatan Ade Sugianto saat menggantikan posisi Uu Ruzhanul sebagai Bupati memenuhi masa jabatan satu periode karena lebih dari setengah masa jabatan.
Dengan demikian beberapa pihak menilai jika Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto sudah memenuhi dua kali masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya dan dianggap terancam gagal untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati pada Pilkada 2024 sekarang ini.
Praktisi hukum yang juga Direktur Pascasarjana STHG Tasikmalaya, Dr HN Suryana SH MH mengatakan bahwa peluang Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya sangat terbuka lebar.
"Pak Ade Sugianto itu masih bisa mencalonkan diri menjadi Bupati Tasikmalaya pada periode berikutnya," kata HN Suryana SH MH Selasa 22 Mei 2024.
Kata HN Suryana yang menjadi masalah itu bagaimana perhitungan masa periode Bupati yang naik masa jabatan di tengah jalan, karena Bupati sebelumnya berhalangan atau karena sesuatu masalah.
Misalnya di Kabupaten Tasikmalaya Ade Sugianto naik menjadi Bupati Tasikmalaya karena Uu Ruzhanul Ulum dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Lalu bagaimana perhitungan masa jabatannya dan ini yang menjadi persoalan saat ini.
Kata HN Suryana ini jangan terlalu dijadikan masalah dan tidak perlu dipermasalahkan, karena KPU sampai saat ini belum mengeluarkan aturan yang membahas masalah tersebut.
"Sampai saat ini PKPU kan masih belum keluar dan masih dibahas di DPR. Jadi aturan yang mengatur hal itu masih belum ada. Makanya Pak Ade Sugianto masih bisa nyalon lagi pada Pilkada sekarang ini," kata HN Suryana.
Beda lagi jika memang PKPU sudah mengatur masa jabatan kepala daerah dan sudah menjadi ketentuan hukum. Maka baru bisa mengambil kesimpulan mengenai masa jabatan kepala daerah.
Dasar Hukumnya Belum Ada
Kata HN Suryana sampai saat ini dasar hukum yang mengatur tentang masa jabatan kepala daerah itu masih belum ada. Dan KPU masih melakukan pembahasan bersama DPR mengenai aturan tersebut.
"Jadi pak Ade Sugianto itu masih bisa mencalonkan diri karena dasar hukumnya masih belum ada. Karena PKPU nya masih belum ada," kata HN Suryana.
Di dalam aturan PKPU itu nanti akan dibahas apakah Plt kepala daerah itu bisa disebut sebagai kepala daerah definitif atau tidak, karena dari sisi kewenangan antara Plt dengan kepala daerah sangat berbeda.
Baca Juga: Panen Tembakau 2024 di Bandung Barat, Jenis Krosok Hasilkan Kualitas Bagus
Makanya perhitungan masa jabatan kepala daerah itu masih dalam pembahasan di KPU. Aturan inilah yang akan menjadi acuan atau cantolan dasar hukum dalam memutuskan bisa atau tidak bisa calon yang sebelumnya menjabat Plt kepala daerah maju kembali.
Sejauh belum ada dasar hukum yang jelas yang dikeluarkan oleh KPU, maka para kepala daerah yang sebelumnya menjabat atau menjadi Plt masih bisa mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada 2024 sekarang ini.
Menurut HN Suryana dalam menentukan keputusan hukum, azas keadilan, azas kepastian hukum, azas manfaat dan l kewenangan harus menjadi perhatian dan harus dipatuhi oleh semua pihak.
KPU dalam mengeluarkan peraturan atau PKPU dalam masalah Pilkada ini tentunya dengan perhitungan yang matang dengan melihat kondisi yang ada dan tidak mungkin merugikan pihak lain.
Bisa saja keputusan yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU itu perhitungan masa jabatan kepala daerah itu sejak menjadi Kepala daerah definitif, karena dari sisi kewenangan antara Plt dengan kepala daerah definitif itu jauh berbeda.
"Ini tentunya akan menjadi catatan bagi KPU apalagi PKPU ini dibahas dengan DPR terlebih dahulu sebelum dikeluarkan menjadi peraturan," kata HN Suryana.***