Network
DESKJABAR - Kontestasi Pilkada Pangandaran 2024, Jawa Barat semakin memanas. Tersiar kabar, Dadang Solihat yang biasa dipanggil Dadang Okta, dicoret dari pencalonannya sebagai salah satu kandidat bakal calon bupati/wakil bupati Pangandaran oleh PDI Perjuangan (PDIP) Pangandaran.
Berdasarkan informasi dari internal PDI Perjuangan Pangandaran yang tidak mau disebutkan namanya, pencoretan Dadang Okta diputuskan oleh Ketua DPC PDIP Pangandaran Jeje Wiradinata dalam rapat internal partai, Selasa 21 Mei 2024.
Alasan pencoretan, kata dia, karena Dadang Okta dianggap bukan sepenuhnya kader PDIP yang berjuang dari bawah. Sedangkan mayoritas anggota PDIP menghendaki kader sendiri yang mesti diusung untuk maju di Pilkada Pangandaran 2024.
"Boleh jadi Dadang Okta memiliki rasa keberpihakan atau condong ke PDI Perjuangan. Tapi dia bukanlah kader partai PDIP yang berkarir atau berjuang dari bawah," ungkapnya.
Baca Juga: Pilkada 2024, Ujang Endin - Dedi Mulyadi Saling Dukung Menangkan Pangandaran dan Jabar
Dadang Okta atau Dadang Solihat, memang bukan murni orang partai politik karena dia merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jabatan terakhirnya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran.
Dengan dicoretnya nama Dadang Solihat atau Dadang Okta, sejumlah tokoh Pangandaran menyebut, pencalonan H Ujang Endin Indrawan yang saat ini menjabat Wakil Bupati Pangandaran semakin melambung dan berada di atas angin.
Ujang Endin Indrawan yang merupakan asli putra daerah setempat dinilai merupakan figur atau sosok tepat yang memiliki segalanya, baik soal pengalaman maupun kemampuan manajerial yang sudah teruji untuk memimpin Kabupaten Pangandaran ke depan.
Dinilai paling mampu
H Opang Abdul Goffar, tokoh masyarakat yang juga salah satu Presidium Pangandaran menilai, Pangandaran butuh sosok pemimpin (Bupati) yang mampu memperbaiki kondisi pemerintahan saat ini, yang menurutnya masih kurang tertata dengan baik.
Dia menyebut kondisi keuangan daerah, penataan pegawai yang masih belum pas pada tugas jabatannya, pemerataan pembangunan di setiap daerah, penggalian potensi daerah yang belum optimal adalah hal yang harus dibenahi.
