DESKJABAR – Berhasil melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik, Pemkab Sumedang meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Bahkan Sumedang akan mewakili Indonesia di Govtech Global Forum, yang diselenggarakan Bank Dunia pada 3-4 Mei 2023 di Washington DC, Amerika.
Bahkan kesuksesan Pemkab Sumedang tersebut, mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Gubernur menggambarkan bahwa terdapat perubahan di bidang birokrasi hingga Sumedang mendapat banyak penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Baca Juga: SUMEDANG Dinilai Cocok Jadi IKN, Maukah ? Ini Prediksi Bakal Terjadi
"Perubahan yang luar biasa dengan level juaranya tidak hanya di Jawa Barat, tapi level Nasional di beberapa urusan," katanya.
Kesuksesan itu juga menjadikan Sumedang sebagai tujuan kegiatan studi banding dari sejumlah pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk dalam hal penanganan penurunan angka stunting.
Prestasi Kabupaten Sumedang
Mengutip dari laman sumedangkab.go.id, Sumedang telah berkiprah di arena regional, nasional maupun global. Pada bulan Mei, Sumedang diundang oleh Bank Dunia untuk mewakili Indonesia mengikuti Govtech Global Forum : Governance in the Digital Era di Washington DC.
Sebelumnya di Forum G20 tempo hari di Bali, November 2022, Sumedang juga mendapatkan kehormatan menjadi narasumber pada Sesi Tri Hita Karana Forum di UID Bali.
“Di Era Society 5.0 ini Sumedang melakukan Transformasi Digital. Dalam 2 tahun terakhir ini ada 105 kabupaten/kota, 3 provinsi, 13 kementerian/lembaga serta 34 lembaga non pemerintah melakukan studi komparatif ke Sumedang. Sumedang menjadi rujukan nasional,” kata Bupati Dony Ahmad Munir saat Rapat Paripurna DPRD Memperingati Hari Jadi ke-445 Sumedang, Kamis, 27 April 2023.
Dony Ahmad Munir menambahkan, dalam waktu dekat Pemkab Sumedang akan meraih penghargaan dari Mendagri untuk kategori Pemda Berkinerja Tertinggi secara nasional berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) tahun 2022.
“Penghargaan akan diserahkan Sabtu lusa 29 April 2023 saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII tahun 2023 di Kota Makassar Sulawesi Selatan,” katanya.
Apa Itu Govtech Global Forum?
Sumedang diundang oleh World Bank untuk mewakili Indonesia mengikuti Govtech Global Forum : Governance in the Digital Era di Washington DC.
Praktik Global Tata Kelola Bank Dunia akan menjadi tuan rumah Forum Global GovTech perdana yang berfokus pada "Tata Kelola di Era Digital". Forum ini akan mempertemukan para pemikir, inovator, dan praktisi top dunia di GovTech untuk bertukar ide dan membentuk transformasi digital sektor publik untuk masa depan yang berkelanjutan dan adil. Acara tersebut akan diadakan di Auditorium Preston di kantor pusat Bank Dunia di Washington, DC pada 3-4 Mei 2023.
Forum ini adalah acara pertama dari jenisnya yang diselenggarakan oleh Governance Global Practice , dan diselenggarakan bersama oleh OECD dan Digital Nations , Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman , Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea , Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Swiss , dan Amazon Web Services . MIT GOV/LAB adalah sponsor akademis.
Wabah COVID-19 mempercepat banyak inovasi yang muncul akan kebutuhan pemerintah dan administrasi publik yang transparan dan mampu secara digital untuk secara efektif mengelola pandemi yang berkembang dan meluas secara kompleks.
Urgensi transformasi digital sektor publik untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
Istilah kolektif untuk alat ini adalah "teknologi pemerintah", atau GovTech, dan penggunaannya semakin berkembang.
GovTech sekarang diakui dan diprioritaskan oleh pemerintah sebagai hal penting untuk membuat layanan publik lebih efisien, efektif, dan mudah diakses. Keadaan darurat iklim, dampak pandemi, dan ruang teknologi yang muncul telah menambah permintaan akan ide-ide ambisius, strategi menghadapi masa depan, dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut.
Namun, menghubungkan inovasi digital dengan institusi publik memerlukan percakapan terbuka antara pembuat kebijakan, pengusaha, administrator sektor publik, dan investor.***