DESKJABAR - Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi di Pengadilan Tipikor Bandung dengan menghadirkan terdakwa secara virtual, pada Rabu 14 September 2022.
Sidang tuntutan terdakwa Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi dipimpin ketua hakim Eman Sulaeman, S.H sempat ditunda beberapa menit.
Dalam tuntutannya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi dituntut 9 tahun 6 bulan penjara denda 1 miliar.
Baca Juga: 7 Amal Penunjang Terkabulnya Doa Seseorang, Segera Lakukan agar Hajat Tercapai
Menurut Jaksa Penuntut Umum KPK terdakwa Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi terbukti bersalah telah melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
"Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 14 September 2022.
Dalam tuntutannya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan terdakwa Rahmat Effendi telah bersalah sesuai Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Baca Juga: SAAT Raja Charles III Menggerutu Gara-Gara Barang Hadiah dari Anaknya, Pangeran William dan Harry
Dalam tuntutannya itu jaksa menyampaikan hal yang memberatkan terdakwa Rahmat Effendi yakni tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sebagai penyelenggara negara.
Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yakni Rahmat Effendi bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana.
Selain itu, jaksa menuntut agar Rahmat Effendi membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar lebih, dengan ketentuan apabila tidak membayar, harta bendanya akan disita untuk dilelang demi memenuhi uang pengganti tersebut.
"Apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka dipenjara tambahan selama dua tahun," kata Jaksa Penuntut Umum KPK.
Selanjutnya jaksa menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik Rahmat Effendi selama lima tahun. Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya.
Sementara tim kuasa hukum Rahmat Effendi meminta waktu selama dua pekan untuk menyiapkan nota pembelaan dan akan disampaikan sebelum pembacaan vonis dari majelis hakim.
Sebelumnya, Rahmat Effendi didakwa telah menerima suap sebesar Rp10 miliar dari persekongkolan dalam pengadaan lahan di Kelurahan Sepanjang Jaya untuk kepentingan pembangunan polder air.
Selain itu, Rahmat juga didakwa menerima uang sebesar Rp7,1 miliar dari setoran para pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait lelang jabatan.***