DESKJABAR- KPU Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan, pasalnya batas waktu yang ditetapkan sesuai aturan telah melewati batas tujuh hari.
Berdasarkan batas waktu kalender, rekomendasi Bawaslu itu telah dilayangkan pada tanggal 30 Desember 2020, kalau dihitung kalender maka pada Kamis 7 Januari 2021 itu merupakan batas waktu yang telah memenuhi aturan. Jadi seharusnya Jumat 8 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya harus sudah bersikap.
Seperti diketahui, dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020, bergejolak, mulai dari silang pendapat soal penghitungan suara hingga adanya pelanggaran hingga Bawaslu mengeluarkan putusan terkait dugaan melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang diduga dilakukan calon Bupati petahana Ade Sugianto yang sanksinya di pasal 71 ayat 5 yakni pelanggaran administrasi yang berimplikasi pada pembatalan calon (diskualifikasi).
Baca Juga: Calon Kapolri : Mahfud MD Telah Serahkan Nama Namanya ke Presiden, Yang Jelas Bukan Bintang 2
Menurut perwakilan kuasa hukum pasangan Iwan Saputra-Iip Miptahul Paoz atau dikenal Pasangan Wani, Dadi Hartadi, KPU Kabupaten Tasikmalaya rupanya masih mengacu kepada UU nomor 1/2015 norma pasal 1 angka 28 tentang hari kerja. Padahal telah diubah menjadi hari kalender mengacu pada UU nomor 8/2015 norma pasal 1 angka 28 dimana aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.
“Kami menganggap KPU telah melanggar pedoman etik dimana ada asas integritas dan didalamnya prinsip akuntabilitas dimana wewenang KPU harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya kepada wartawan.
Lebih lanjut Dadi Hartadi, bila terpenuhi pelanggarat etik, maka yang bisa mengadili adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk itu, pihaknya melayangkan pengaduan, laporan ataupun gugatan kepada DKPP atas perilaku komisioner KPU yang melalaikan perintah hukum yang melanggar prinsip integritas dan akuntabilitas.
Baca Juga: Pengadilan Menangkan The Luxton Hotel Bandung Terkait Gugatan WNA Inggris Soal Dugaan Kutu di Kamar
“Pemeriksaan perkara oleh DKPP berdasarkan peraturan DKPP tentang Kode etik dan hukum acara DKPP. Kami akan mohonkan sesuai aturan dengan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan secara tidak hormat kepada seluruh komisioner KPU yang tidak mejalankan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Dijelaskan, subjek hukum yang dapat mengajukan ke DKPP bukan hanya peserta pemilihan tapi masyarakat, pemantau bahkan Bawaslu yang telah mengeluarkan rekomedasi tetapi tidak diindahkan KPU, diberi ruang oleh UU no 10/2016 dan peraturan DKPP untuk melakukan pengaduan kepada DKPP
Apabila KPU bersikeras dengan landasan hukum yang tidak dapat diterima karena tidak berdasar kepada hukum, salah dalam penerapan norma hukum maka, kata Dadi apapun produk hukum yang keluar dari KPU atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu jika tidak sesuai dengan isi rekomendasi bawaslu akan ditolak karena berpotensi cacat hukum.
Baca Juga: Presiden: Jika Ibu-ibu Antar Bayinya Imunisasi, Seperti Itulah Vaksinasi Covid-19
Ditambahkan, penerapan PKPU nomor 25/2013 dalam norma pasal 18, sudah tidak relevan dalam konteks penyelenggaraan Pilkada (berlaku untuk mengimplementasikan dalam kontek pelaksanaan Pileg dan Pilpres dan sudah dicabut).
“Payung hukum Pilkada berdasarkan UU nomor 1/2015, 8/2015, 10/2016 dan UU 6/2020). Jelas, PKPU 25/2013 terbit sebelum payung hukum Pilkada diundangkan,” pungkasnya
Sementara calon Bupati Iwan Saputra mengatakan langkah yang diambil sebagai tanggung jawab kepada publik dan pemilih pasangan no 4 Iwan-Iip. Pihaknya ingin menempatkan demokrasi yang dibangun atas nilai-nilai kebaikan bukan demokrasi yang diwarnai indikasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Baca Juga: Muhammad Rizqan Akbar, Usaha Kuliner Harus Berinovasi agar Bisa Bertahan di Masa Pandemi
“Kita ingin menempatkan semuanya pada koridor aturan agar Kabupaten Tasikmalaya kedepan lebih baik dan demokrasinya dibangun atas dasar prinsip-prinsip dasar demokrasi yang bermartabat,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa langkah KPU masih proses. Mereka menganggap batas waktu tujuh hari itu jatuh apda Senin 11 Januari 2021.***